PONTIANAK – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Barat melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) menyoroti maraknya kecelakaan yang melibatkan truk tronton di wilayah Kalimantan Barat.
Mereka menilai kejadian tersebut bukan lagi musibah, melainkan bentuk pembiaran sistemik akibat lemahnya pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum.
Serangkaian kecelakaan tronton yang terjadi dari Pontianak hingga Sanggau menunjukkan lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan (Dishub), Kepolisian Daerah Kalbar (Polda Kalbar), dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Dalam berbagai kasus, kendaraan berat tetap dibiarkan melintas di kawasan padat tanpa pengawasan ketat.
“Ini bukan musibah, tapi pembiaran sistemik akibat lemahnya koordinasi antarinstansi. Pemerintah jangan tidur, polisi jangan diam — nyawa rakyat jauh lebih penting dari kepentingan logistik,” tegas Rahul Fikri, Pengurus Bidang PTKP Badko HMI Kalbar.
BACA JUGA: DEMA IAIN Pontianak dan Komunitas Berbagi Nasi Gelar Bakti Sosial di Kubu Raya
Rahul menilai, lemahnya kebijakan keselamatan transportasi di Kalimantan Barat memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi. HMI Kalbar mendesak agar Dishub dan aparat terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pembatasan jam operasi dan jalur bagi kendaraan berat.
Ia juga menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dibanding kepentingan ekonomi jangka pendek.
“Sudah terlalu sering tronton makan korban. Jangan tunggu nyawa berikutnya baru ada tindakan,” ujarnya.
Melalui pernyataan ini, HMI Kalbar menyerukan kolaborasi lintas instansi untuk memperkuat pengawasan kendaraan berat dan memperbaiki sistem keselamatan jalan di Kalimantan Barat.
Reporter: Dz
