Geopolitik modern sering dipahami sebagai arena persaingan kekuatan negara dalam memperebutkan pengaruh, sumber daya, wilayah, dan posisi strategis di panggung internasional. Konflik Rusia–Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga perebutan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik menjadi contoh nyata bagaimana geopolitik membentuk arah dunia hari ini. Namun di balik dinamika besar tersebut, ada satu persoalan mendasar yang sering luput dari perhatian: absennya suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan geopolitik global.
Dalam praktiknya, geopolitik masih didominasi oleh perspektif maskulin. Struktur kekuasaan global—baik dalam pemerintahan, militer, maupun diplomasi—masih didominasi oleh laki-laki. Akibatnya, banyak keputusan strategis yang diambil tanpa mempertimbangkan secara serius perspektif gender, padahal dampak dari kebijakan geopolitik sering kali dirasakan lebih berat oleh perempuan.
Geopolitik dan Struktur Kekuasaan Maskulin
Sejak lama, politik internasional berkembang dalam kerangka yang menekankan kekuatan militer, kontrol wilayah, serta dominasi negara. Konsep-konsep seperti deterrence, balance of power, dan keamanan nasional menjadi fondasi utama dalam praktik geopolitik. Pendekatan ini secara historis dibentuk dalam struktur sosial yang maskulin, di mana kekuasaan, kekuatan militer, dan dominasi menjadi nilai utama.
Realitas tersebut terlihat jelas dalam komposisi kepemimpinan global. Data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa perempuan masih sangat sedikit yang memegang posisi strategis dalam bidang keamanan dan diplomasi. Dalam banyak negara, kementerian pertahanan, posisi panglima militer, hingga posisi negosiator konflik hampir selalu didominasi oleh laki-laki.
Kondisi ini menciptakan bias dalam proses pengambilan keputusan geopolitik. Perspektif yang digunakan cenderung berfokus pada keamanan negara dalam arti sempit, sementara dimensi keamanan manusia—termasuk keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan kelompok rentan—sering kali terabaikan.
Padahal dalam banyak konflik internasional, perempuan bukan hanya korban, tetapi juga aktor penting yang dapat berkontribusi dalam proses perdamaian dan stabilitas sosial.
Perempuan sebagai Korban Konflik Geopolitik
Ketika konflik geopolitik berubah menjadi perang terbuka, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara atau pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sipil. Dalam situasi ini, perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan.
Perang dan konflik bersenjata hampir selalu disertai dengan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga perdagangan manusia menjadi fenomena yang kerap muncul di wilayah konflik. Selain itu, perempuan juga sering kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber ekonomi ketika perang terjadi.
Contoh nyata dapat dilihat dalam berbagai konflik global dalam beberapa dekade terakhir. Konflik di Suriah, Ukraina, Sudan, dan Palestina menunjukkan bagaimana perempuan harus menghadapi dampak berlapis dari konflik geopolitik. Mereka tidak hanya menghadapi ancaman kekerasan fisik, tetapi juga beban sosial dan ekonomi yang meningkat ketika struktur masyarakat runtuh akibat perang.
Banyak perempuan yang harus menjadi kepala keluarga ketika pasangan mereka meninggal atau terlibat dalam konflik bersenjata. Mereka juga harus menghadapi kondisi pengungsian, keterbatasan akses pangan, serta ancaman keamanan yang terus-menerus.
Namun ironisnya, meskipun perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak, suara mereka justru jarang dilibatkan dalam proses perundingan perdamaian.
Minimnya Perempuan dalam Diplomasi dan Proses Perdamaian
Dalam banyak proses perdamaian internasional, perempuan masih menjadi minoritas dalam meja perundingan. Studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses negosiasi perdamaian masih sangat rendah.
Padahal penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian justru dapat meningkatkan peluang keberhasilan perjanjian damai. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang ketika perempuan terlibat dalam proses perundingan.
Hal ini terjadi karena perempuan sering membawa perspektif yang lebih luas dalam proses negosiasi. Mereka tidak hanya menekankan penghentian konflik, tetapi juga pemulihan sosial, rekonsiliasi masyarakat, serta perlindungan kelompok sipil.
Perspektif tersebut sangat penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan, banyak perjanjian damai yang akhirnya gagal karena tidak mampu menyelesaikan akar konflik di tingkat masyarakat.
Perspektif Gender dalam Keamanan Global
Dalam beberapa dekade terakhir, muncul pendekatan baru dalam studi geopolitik yang menekankan pentingnya perspektif gender dalam memahami keamanan global. Pendekatan ini dikenal sebagai feminist geopolitics atau geopolitik feminis.
Pendekatan ini berangkat dari kritik terhadap geopolitik tradisional yang terlalu fokus pada negara dan kekuatan militer. Sebaliknya, geopolitik feminis mencoba melihat bagaimana kekuasaan global mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk perempuan.
Dalam perspektif ini, keamanan tidak hanya dipahami sebagai perlindungan negara dari ancaman eksternal, tetapi juga perlindungan individu dari kekerasan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial.
Pendekatan ini juga menyoroti bagaimana struktur kekuasaan global sering kali mereproduksi ketimpangan gender. Banyak kebijakan geopolitik yang secara tidak langsung memperkuat marginalisasi perempuan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial.
Dengan memasukkan perspektif gender dalam analisis geopolitik, para peneliti berusaha memahami bagaimana konflik, migrasi, perubahan iklim, dan kebijakan ekonomi global mempengaruhi kehidupan perempuan di berbagai belahan dunia.
Perempuan sebagai Agen Perdamaian
Meskipun sering diposisikan sebagai korban, perempuan juga memiliki peran penting sebagai agen perdamaian. Di banyak wilayah konflik, perempuan menjadi aktor utama dalam membangun rekonsiliasi dan menjaga stabilitas sosial di tingkat komunitas.
Organisasi perempuan di berbagai negara sering menjadi penggerak utama dalam upaya perdamaian. Mereka mengorganisir dialog antar komunitas, memberikan bantuan kepada korban konflik, serta mendorong proses rekonsiliasi sosial setelah perang.
Peran ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang besar dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Namun peran tersebut sering tidak mendapatkan pengakuan yang memadai dalam struktur politik formal.
Banyak perempuan yang aktif dalam upaya perdamaian di tingkat komunitas, tetapi tidak dilibatkan dalam proses perundingan resmi yang menentukan masa depan negara mereka.
BACA JUGA: Seminar GAS VII HKI IAIN Pontianak Bahas Cyberbullying Berbasis Gender
Tantangan Mendorong Partisipasi Perempuan
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam geopolitik global bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai hambatan struktural yang membuat perempuan sulit masuk dalam arena pengambilan keputusan.
Salah satu hambatan utama adalah budaya politik yang masih patriarkal. Dalam banyak masyarakat, politik dan keamanan masih dianggap sebagai ranah laki-laki. Persepsi ini membuat perempuan sering dipandang tidak memiliki kapasitas atau pengalaman yang cukup untuk terlibat dalam isu-isu keamanan dan geopolitik.
Selain itu, struktur institusi internasional juga masih memiliki kesenjangan gender yang cukup besar. Banyak organisasi internasional, lembaga diplomasi, dan institusi keamanan yang belum memberikan ruang yang setara bagi perempuan.
Masalah lain adalah keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan politik dan jaringan kekuasaan. Dalam banyak kasus, perempuan memiliki peluang yang lebih kecil untuk membangun karier dalam bidang diplomasi atau keamanan internasional.
Masa Depan Geopolitik yang Lebih Inklusif
Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan geopolitik yang semakin kompleks. Konflik bersenjata, perubahan iklim, krisis ekonomi global, serta persaingan kekuatan besar menciptakan dinamika yang tidak mudah diprediksi.
Dalam situasi seperti ini, pendekatan geopolitik yang semata-mata berfokus pada kekuatan militer dan kepentingan negara tidak lagi cukup. Dunia membutuhkan perspektif yang lebih inklusif dalam memahami keamanan dan stabilitas global.
Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan geopolitik menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap keamanan global.
Dengan menghadirkan perspektif yang lebih beragam, kebijakan geopolitik dapat dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara luas, bukan hanya terhadap kepentingan negara.
Absennya suara perempuan dalam geopolitik modern bukan hanya persoalan keadilan gender, tetapi juga persoalan efektivitas kebijakan global. Tanpa partisipasi perempuan, banyak keputusan geopolitik berisiko mengabaikan dimensi sosial dan kemanusiaan yang justru sangat menentukan stabilitas jangka panjang.
Karena itu, memperkuat peran perempuan dalam diplomasi, keamanan internasional, dan proses perdamaian bukan sekadar agenda kesetaraan, tetapi juga bagian penting dari upaya membangun dunia yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.
Penulis: Syaikha Dziyaulhaq
Mahasiswi Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
Editor: Muh. Abdan Masykur
