PONTIANAK — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Barat secara tegas mempertanyakan sekaligus mengkritik kinerja Kementerian UMKM RI di bawah kepemimpinan Maman Abdurrahman.
Sejak resmi dilantik hingga saat ini, Menteri UMKM RI dinilai gagal menghadirkan terobosan dan kinerja nyata yang benar-benar dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di daerah-daerah luar pusat pemerintahan seperti Kalimantan Barat.
Kritik tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap Badko HMI Kalbar yang menilai bahwa kehadiran Kementerian UMKM sebagai kementerian baru seharusnya menjadi harapan besar bagi penguatan ekonomi rakyat. Namun pada kenyataannya, harapan itu belum berbanding lurus dengan realitas di lapangan.
UMKM Masih Bergulat dengan Persoalan Klasik
HMI Kalbar menyoroti bahwa hingga kini pelaku UMKM masih dihadapkan pada persoalan lama yang tidak kunjung terselesaikan, mulai dari akses permodalan yang sulit, pendampingan usaha yang minim dan tidak berkelanjutan, hingga pemasaran produk yang terbatas.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program kementerian lebih banyak berhenti pada tataran administratif dan seremonial.
Berbagai program yang selama ini diklaim oleh Kementerian UMKM RI, seperti fasilitasi pembiayaan, legalisasi usaha, penguatan ekosistem UMKM, hingga peningkatan daya saing, dinilai lebih dominan sebagai narasi kebijakan dan pencitraan, bukan solusi konkret bagi pelaku UMKM kecil di daerah.
BACA JUGA: “Peak” KAHMI Universitas Trisakti di Garda Terdepan Kepemimpinan Bangsa?
Menteri UMKM Sibuk Seremoni, Abai Substansi
Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Kalimantan Barat, Muhammad Said, menyampaikan kritik keras terhadap kepemimpinan Menteri UMKM RI.
Ia menilai bahwa kementerian lebih sibuk pada agenda rapat, kunjungan, dan publikasi dibandingkan kerja nyata di lapangan.
“Kami melihat Kementerian UMKM terlalu sibuk membangun citra. Program terlihat banyak, tetapi dampaknya hampir tidak dirasakan. UMKM di daerah masih berjuang sendiri menghadapi persoalan modal, produksi, dan pasar. Ini adalah kegagalan kepemimpinan,” tegas Muhammad Said.
Menurutnya, ukuran keberhasilan Menteri UMKM seharusnya bukan jumlah kegiatan atau konferensi, melainkan berapa banyak UMKM yang naik kelas, mandiri, dan terlindungi secara ekonomi.
Jika indikator tersebut tidak tercapai, maka wajar jika publik mempertanyakan efektivitas kementerian ini.
Kementerian Baru, Tetapi Tanpa Terobosan
Sebagai kementerian yang relatif baru berdiri, Kementerian UMKM seharusnya menghadirkan lompatan kebijakan yang progresif dan berani, bukan sekadar melanjutkan pola lama yang terbukti belum efektif. Namun HMI Kalbar menilai hingga kini tidak ada roadmap yang jelas, target yang terukur, maupun reformasi kebijakan yang berpihak pada UMKM kecil.
“Kami tidak melihat visi besar dari Menteri UMKM RI. Tidak ada arah kebijakan yang jelas, tidak ada terobosan, dan tidak ada keberanian untuk membenahi sistem UMKM secara menyeluruh,” lanjut Said.
Ia bahkan menilai bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, keberadaan Kementerian UMKM berpotensi menjadi beban birokrasi baru, bukan solusi bagi penguatan ekonomi rakyat.
Kebijakan Jakarta-Sentris dan Tidak Menyentuh Daerah
Kritik serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Umum HMI Kalbar, Muhlas. Ia menyebut Menteri UMKM RI gagal memahami realitas dan kebutuhan UMKM di daerah yang jauh dari pusat kekuasaan.
“Kebijakan Menteri UMKM sangat Jakarta-sentris. UMKM di Kalimantan Barat tidak butuh slogan, tidak butuh janji. Mereka butuh modal murah, pendampingan serius, dan akses pasar yang nyata. Sampai hari ini, itu belum mereka rasakan,” ujar Muhlas.
Muhlas juga menilai bahwa banyak program kementerian hanya menjadi laporan administratif tanpa mekanisme evaluasi yang jelas. Akibatnya, tidak ada jaminan bahwa program tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM.
Ancaman Konsolidasi Gerakan Mahasiswa
HMI Kalbar menegaskan bahwa kritik ini bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan peringatan serius kepada pemerintah.
Jika Menteri UMKM RI terus gagal menunjukkan kinerja nyata, HMI Kalbar siap mengonsolidasikan gerakan mahasiswa bersama pelaku UMKM untuk menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan kementerian tersebut.
“UMKM jangan hanya dijadikan jargon pembangunan dan alat pencitraan politik. Jika menteri tidak mampu bekerja dan menghadirkan solusi, maka evaluasi bahkan reshuffle adalah hal yang wajar,” tutup Muhlas.
(*Red/Humas Badko HMI berkontribusi dalam tulisan ini)
