Eskalasi geopolitik di Timur Tengah diyakini selalu memiliki implikasi luas terhadap stabilitas pasar energi global. Ketegangan militer di kawasan tersebut dapat mengganggu jalur distribusi minyak dunia, terutama di kawasan strategis seperti Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama perdagangan energi global.
Gangguan terhadap jalur distribusi ini berpotensi menimbulkan lonjakan harga minyak dunia serta memicu krisis pasokan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor minyak meskipun satu sisi kampanye energi terbarukan selalu ada diforum-forum kenegaraan tetapi tidak pada implementasinya .
sebagaimana yang kita pahami, bahwa negara seperti Indonesia yang sebagian besar kebutuhan bahan bakar minyaknya masih dipenuhi melalui impor, dinamika geopolitik global semacam ini hampir pasti akan berdampak pada stabilitas hingga pasokan domestik lainnya.
Ketika gangguan distribusi terjadi, dampaknya tidak hanya berupa kenaikan harga energi tetapi juga potensi kelangkaan bahan bakar di tingkat lokal atau daerah. Kondisi ini dapat memicu antrean panjang di SPBU, kepanikan publik, dan ketidakpastian sosial, terutama pada momen mobilitas tinggi seperti menjelang dan selama Hari Raya Idul Fitri.
Namun krisis semacam ini tidak hanya merupakan persoalan energi atau ekonomi semata. Ia juga merupakan krisis kerja seperti BUMN Pertamina hingga komunikasi pemerintah yang sangat buruk terhadap rakyatnya. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan komunikasi pemerintah mengenai kondisi pasokan energi,
Minimnya strategi mitigasi krisis, serta proyeksi kebijakan justru memperbesar ketidakpercayaan publik. Situasi ini memperlihatkan bahwa dalam era informasi modern, stabilitas sosial dalam menghadapi krisis energi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kualitas kerja Pertamina dan komunikasi politik pemerintah yang buruk.
BACA JUGA: HMI Tabrani Tuding Brimob di Maluku Bertindak Brutal: Polri Butuh Reformasi, Bukan Pemolesan!
Krisis Kerja Pertamina dan hingga Hilangnya Kepercayaan Publik
Dalam konteks konflik Timur Tengah, para analis energi juga memperingatkan bahwa gangguan terhadap jalur distribusi minyak dapat memicu krisis pasokan global yang berkepanjangan. Bahkan penutupan jalur perdagangan strategis dapat mengurangi hingga seperlima distribusi minyak dunia, yang berpotensi menciptakan krisis energi global yang serius.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah dan Pertamina seharusnya memainkan peran penting dalam mengelola komunikasi publik. bukan hanya persoalan transparansi, tetapi juga mengenai kondisi pasokan energi, rencana mitigasi krisis, serta kebijakan distribusi menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas sosial ditengah masyarakat.
Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika pemerintah tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi pasokan energi atau rencana antisipasi krisis, publik cenderung mengisi kekosongan informasi tersebut dengan spekulasi dan rumor. Di sinilah krisis energi dapat berubah menjadi krisis komunikasi yang lebih luas yang memicu banyak krisis-krisis lainnya.
Dalam kajian komunikasi krisis, komunikasi pemerintah memiliki peran fundamental dalam membangun kepercayaan publik selama masa ketidakpastian.
Misalnya menurut W. Timothy Coombs dalam buku Ongoing Crisis Communication y organisasi atau pemerintah harus menyediakan informasi yang cepat, konsisten, dan transparan agar publik dapat memahami situasi krisis secara rasional. Kegagalan dalam menyediakan komunikasi yang kredibel justru dapat memperbesar persepsi ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola krisis.
Literatur komunikasi krisis juga menekankan bahwa publik tidak hanya menilai kebijakan pemerintah berdasarkan substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga berdasarkan bagaimana kebijakan tersebut dijelaskan kepada masyarakat.
Jika komunikasi pemerintah terlihat defensif, tidak konsisten, atau minim transparansi, maka publik akan menginterpretasikan hal tersebut sebagai indikasi bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menguasai situasi krisis.
Hal ini diperkuat oleh penelitian mengenai komunikasi pemerintah dalam era “post-truth”. Bahwa praktik komunikasi pemerintah yang terlalu berorientasi pada pengelolaan citra politik sering kali justru merusak kepercayaan publik.
Ketika masyarakat melihat komunikasi pemerintah sebagai bentuk “spin politik” atau manipulasi informasi, maka legitimasi kebijakan publik akan semakin melemah dan buruk.
BACA JUGA: “Peak” KAHMI Universitas Trisakti di Garda Terdepan Kepemimpinan Bangsa?
Antrean BBM dan Psikologi Kepanikan Publik menjelang Momentum Idul Fitri
Sebagaimana yang terjadi diberbagai daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat, terdapat antrean BBM subsidi jenis Pertalite hingga Solar yang amat Panjang hingga ratusan kendaraan memadati SPBU yang terjadi di banyak daerah seperti Kabupaten Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Pontianak. Kubu Raya dan lain sebagainya.
Antrean panjang BBM yang sering terjadi dalam situasi krisis energi tidak selalu sepenuhnya disebabkan oleh kekurangan pasokan yang nyata. Dalam banyak kasus, antrean tersebut juga dipicu oleh fenomena panic buying atau kepanikan kolektif masyarakat yang disebabkan oleh komunikasi politik yang buruk.
Panic buying sering terjadi ketika publik merasa tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi pasokan barang tertentu. Ketika pemerintah gagal memberikan kepastian informasi, masyarakat akan mengambil langkah rasional dari perspektif individu yaitu mengamankan sumber daya sebanyak mungkin sebelum terjadi kelangkaan.
Fenomena ini sering kali diperkuat oleh media sosial yang mempercepat penyebaran informasi maupun rumor. Foto atau video antrean panjang di SPBU dapat dengan cepat menyebar di berbagai platform digital dan memicu kepanikan yang lebih luas.
Penelitian mengenai diskursus digital terkait kenaikan harga BBM di Indonesia menunjukkan bahwa media online memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik mengenai terutama mengenai kebijakan energi. Narasi mengenai krisis energi sering kali berkembang lebih cepat di ruang digital dibandingkan klarifikasi resmi dari pemerintah.
Dalam praktiknya, sebagian besar pemerintah tidak mampu mengendalikan narasi komunikasi publik, dimana ruang diskursus akan didominasi oleh opini publik yang berkembang secara spontan dan sering kali emosional.
Celakanya, pemerintah baru kemudian mengkalrifikasi dan turun ke public Ketika persoalan sudah pada puncaknya yang tentu saja tidak berdampak apapun.
Sebaliknya, akan berdampak pada merosotnya kepercayaan publik terhadap Pertamina maupun pemerintah yang dianggap tidak memiliki strategi mitigasi dan perencanaan yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah itu sendiri.
Krisis komunikasi pemerintah menjadi semakin serius ketika terjadi pada momen sosial yang sensitif seperti Idul Fitri. Pada periode mudik Lebaran, mobilitas masyarakat meningkat secara drastis. Permintaan terhadap bahan bakar melonjak karena jutaan orang melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan pribadi.
Dalam situasi seperti ini, sedikit gangguan pada distribusi BBM dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis sosial. Antrean panjang di SPBU tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat mengganggu sistem transportasi nasional serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Jika pada saat yang sama pemerintah gagal memberikan komunikasi yang diharapkan mengenai kondisi pasokan energi, maka ketidakpercayaan publik akan semakin meningkat dan membuat persoalan bukan hanya sekedar kelangkaan semata, melainkan publik akan mulai mempertanyakan kapasitas negara dalam mengelola krisis energi, dan membuat perspektif public semakin liar yang menyebabkan distabilitas sosial politik semakin tak terelakkan.
Alih-laih persoalan eksternal seperti konflik geopolitik global, tetapi berakhir pada perselisihan internal antara rakyat dan pemerintah.
Kesimpulan
Krisis BBM yang dipicu oleh eskalasi konflik Timur Tengah menunjukkan bahwa stabilitas energi nasional tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi dan geopolitik, tetapi juga pada kualitas komunikasi dan kerja pemerintah.
Dalam situasi krisis global yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah, komunikasi publik menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat.
Antrean panjang BBM, kepanikan masyarakat, dan meningkatnya kritik publik bukan hanya gejala krisis energi, tetapi juga indikasi dari kegagalan komunikasi politik pemerintah dan kerja yang buruk.
Oleh karenanya, reformasi komunikasi kebijakan publik menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah. Transparansikerja, konsistensi pesan, serta kemampuan menjelaskan kompleksitas krisis global kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Tanpa perubahan mendasar dalam cara pemerintah berkomunikasi dengan publik, setiap krisis energi di masa depan berpotensi kembali berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
Penulis: M. Said Alkata (Ketua Umum Badko HMI Kalbar)
