Belakangan ini, publik dihebohkan dengan kasus seorang editor/videografer yang dipenjara karena dituduh melakukan mark up harga proyek.
Kasus ini menjadi viral setelah diberitakan di Kumparan, yang mengangkat sosok Amsal Sitepu dalam proyek video profil desa.
Fenomena ini menarik perhatian karena profesi editor biasanya hanya bekerja di balik layar, bukan justru terseret kasus hukum. Dari sini terlihat bahwa dunia kerja kreatif pun ternyata tidak lepas dari risiko hukum yang cukup serius.
Masalahnya, banyak masyarakat yang langsung bereaksi tanpa memahami keseluruhan kasus. Ada yang mendukung karena merasa hukum harus ditegakkan, tapi tidak sedikit juga yang merasa ada yang janggal.
Menurut saya, kasus ini tidak bisa dilihat secara sederhana, karena ada dua sudut pandang yang sama-sama kuat: antara penegakan hukum dan kemungkinan ketidakadilan terhadap individu yang posisinya sebenarnya hanya pelaksana.
Kasus “seorang editor dipenjara karena dituduh mark up harga” menurut saya cukup mengundang tanda tanya. Berdasarkan pemberitaan di Kumparan, Amsal Sitepu sebagai videografer dituduh melakukan mark up dalam proyek desa.
Namun, jika dilihat dari logika kerja di bidang kreatif, seorang editor atau videografer biasanya hanya menawarkan harga sesuai kemampuan dan kebutuhan proyek. Jadi menurut saya, agak sulit jika semua kesalahan langsung dibebankan kepada satu orang saja.
Saya pribadi melihat ada kemungkinan bahwa masalah ini bukan hanya kesalahan individu, tapi juga sistem. Dalam proyek seperti ini, pasti ada proses persetujuan dari pihak lain, terutama yang mengelola anggaran.
Kalau memang terjadi mark up, seharusnya semua pihak yang terlibat ikut diperiksa, bukan hanya satu orang yang dijadikan tersangka. Kalau tidak, hal ini bisa terkesan tidak adil.
Selain itu, viralnya kasus ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat mudah terpengaruh opini tanpa tahu fakta lengkap. Banyak orang langsung menyimpulkan bahwa yang bersangkutan bersalah, padahal proses hukum belum sepenuhnya selesai. Menurut saya, ini berbahaya karena bisa merusak reputasi seseorang sebelum ada keputusan yang benar-benar jelas.
Di sisi lain, kasus ini juga jadi pelajaran penting, terutama bagi pekerja kreatif. Kita tidak bisa lagi menganggap pekerjaan seperti ini aman dari risiko hukum. Transparansi dalam menentukan harga dan adanya bukti kerja yang jelas menjadi hal yang sangat penting. Kalau tidak, kesalahpahaman bisa berubah menjadi masalah besar seperti kasus ini.
Menurut saya, kasus ini seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk sistem yang ada. Penegakan hukum memang penting, tapi harus dilakukan secara adil dan menyeluruh. Jangan sampai hukum hanya tajam ke satu pihak, sementara pihak lain yang terlibat justru tidak tersentuh.
Selain itu, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menanggapi berita viral. Tidak semua yang terlihat di permukaan adalah kebenaran utuh. Kita perlu menahan diri untuk tidak langsung menghakimi sebelum semua fakta benar-benar jelas.
Dari kasus ini, saya berpendapat bahwa persoalan mark up harga tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Perlu ada penelusuran yang lebih dalam terhadap sistem dan pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak, maka keadilan yang diharapkan justru bisa terasa timpang.
Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pengingat bahwa dunia kerja saat ini semakin kompleks. Kita harus lebih hati-hati, transparan, dan kritis, baik sebagai pekerja maupun sebagai masyarakat. Dengan begitu, kita tidak hanya ikut-ikutan beropini, tapi juga bisa menilai suatu kasus dengan lebih adil dan masuk akal.
Penulis: Muhammad Angga Ardiyansyah, NIM: 1152500106
Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Editor: Dzulkarnain
Bahasa: Darsono. AR
Dukung kami melalui donasi:
