HALTIM – Koordinator Aliansi Masyarakat Budidaya Rumput Laut Bergerak (AMBRUK) Desa Fayaul melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat terdampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas jetty PT Jaya Abadi Semesta (PT JAS). Sabtu (25/04/2026)
Dalam keterangannya, Koordinator AMBRUK menegaskan bahwa perjuangan masyarakat telah berlangsung selama 153 hari, namun hingga kini belum ada respons yang jelas dan bertanggung jawab dari pihak perusahaan maupun langkah tegas dari pemerintah daerah.
“Sudah 156 hari kami bersuara. Tapi yang kami hadapi hanya diam baik dari perusahaan maupun pemerintah. Sementara masyarakat terus menanggung kerugian,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sedikitnya 59 pembudidaya rumput laut di Desa Fayaul kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan lingkungan pesisir yang diduga kuat dipicu oleh aktivitas jetty perusahaan. Kondisi ini, menurutnya, bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi sudah menyentuh aspek dasar kehidupan masyarakat.
“Laut yang selama ini menjadi sumber hidup kami sudah tidak lagi bisa diandalkan. Ini bukan hanya soal pendapatan, tapi soal keberlangsungan hidup,” ujarnya.
Sebagai bentuk protes, masyarakat telah melakukan pemboikotan aktivitas PT JAS selama 3 hari. Aksi tersebut disebut sebagai peringatan atas sikap perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan cenderung mengabaikan tuntutan warga. Masyarakat akan melakukan pemboikotan hingga tuntutannya terpenuhi.
Lebih jauh, AMBRUK mendesak Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Kabupaten Halmahera Timur untuk segera turun langsung ke lokasi jetty PT JAS guna melihat kondisi di lapangan dan mengambil langkah tegas.
“Kami tidak butuh janji. Kami butuh kehadiran dan tindakan nyata. Pemerintah harus berdiri bersama rakyat, bukan diam melihat kami kehilangan sumber hidup,” kata Koordinator AMBRUK.
Ia juga memperingatkan, jika pemerintah daerah tetap tidak merespons dalam waktu dekat, masyarakat akan mengambil langkah lanjutan yang lebih ekstrem.
“Jika pemerintah tidak juga hadir, kami akan melakukan aksi mogok makan. Ini bukan sekadar aksi, tapi simbol bahwa ketika mata pencaharian hilang, maka sumber makanan pun ikut hilang,” tegasnya.
Menurutnya, sikap diam pemerintah dalam situasi ini dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakhadiran negara di tengah krisis yang dialami masyarakat pesisir.
“Kalau pemerintah tidak datang, maka jelas negara tidak hadir untuk rakyatnya,” pungkasnya.
(*Red/Asl berkontribusi dalam tulisan ini)
Dukung kami melalui donasi:
Komentar