Ditengah gelombang penolakan Masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diberbagai wilayah Indonesia. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang secara tegas menyerukan penghentian total program tersebut.
Mereka menilai MBG telah kehilangan legitimasi moral sebagai program unggulan negara setelah diwarnai berbagai persoalan mulai dari dugaan korupsi, kasus keracunan siswa, hingga pembengkakan anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak dunia pendidikan.
Ketua Umum HMI Cabang Malang Mirdan Idham menilai, kondisi ekonomi nasional saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya hidup masyarakat, hingga berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan.
“Kami melihat pemerintah terlalu fokus mempertahankan program yang penuh kontroversi, sementara persoalan yang lebih mendesak justru belum tertangani secara maksimal. Ketika rupiah melemah, harga kebutuhan pokok naik, dan daya beli masyarakat tertekan, seharusnya negara lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas anggaran.” Tegasnya
Ia juga menyoroti munculnya kasus hukum yang menyeret pejabat terkait program gizi nasional. Menurut mereka, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa program dengan anggaran sangat besar rentan disusupi kepentingan kelompok tertentu.
“Ketika anggaran ratusan triliun berputar dalam satu program, sementara pengawasan belum mampu menjamin transparansi, maka risiko penyimpangan akan selalu membayangi. Uang rakyat terlalu berharga untuk dipertaruhkan dalam program yang terus menuai kontroversi.” Tegasnya
Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk MBG ketika masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan fasilitas.
“Coba lihat kondisi di lapangan. Masih ada sekolah dengan ruang kelas rusak, fasilitas belajar minim, akses internet terbatas, dan kesejahteraan guru yang belum memadai. Lalu mengapa yang diprioritaskan justru program makan siang? Pendidikan tidak akan maju hanya karena siswa menerima satu kotak makanan setiap hari.” tegasnya
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah kasus keracunan yang menimpa siswa penerima makanan program tersebut di beberapa daerah.
“Anak-anak berangkat ke sekolah untuk belajar, bukan untuk mengambil risiko kesehatan akibat buruknya pengawasan distribusi makanan. Setiap kasus keracunan harus menjadi alarm bahwa ada persoalan serius yang belum terselesaikan.” Tegasnya
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan publik tidak boleh dibangun atas dasar popularitas semata. Setiap rupiah anggaran negara harus diarahkan kepada program yang memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat.
“Rakyat membutuhkan sekolah yang baik, guru yang sejahtera, layanan kesehatan yang merata, dan lapangan pekerjaan yang luas. Negara tidak bisa menyelesaikan persoalan pendidikan hanya dengan membagikan kotak makan.” Pungkasnya
(*Red/Rls)
Dukung kami melalui donasi:
