Pontianak – Polemik pernyataan Saiful Mujani soal wacana “menjatuhkan presiden” menuai respons dari kalangan mahasiswa.
Sekretaris Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Barat, Muhlas, menilai pernyataan Saiful Mujani merupakan bagian dari kritik dalam demokrasi.
“Apa yang disampaikan Prof Saiful Mujani itu kritik keras dalam demokrasi. Tekanan publik itu wajar ketika ada anggapan pemerintah tidak responsif,” kata Muhlas, Senin (6/4/2026).
Saiful Mujani dikenal sebagai akademisi dan peneliti opini publik, serta pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Ia kerap menjadi rujukan dalam membaca dinamika politik dan perilaku pemilih di Indonesia.
Muhlas menegaskan, kritik tidak bisa dibatasi hanya pada jalur formal seperti pemilu.
“Demokrasi tidak berhenti di pemilu. Ada ruang kritik dan partisipasi publik sebagai kontrol terhadap kekuasaan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengkritik respons Hasan Nasbi yang dinilai mereduksi kritik sebagai kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau semua kritik dianggap kepentingan atau karena kalah politik, itu keliru. Itu justru mendelegitimasi suara publik,” tegasnya.
Menurutnya, stabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kritik.
“Stabilitas penting, tapi tanpa kritik demokrasi kehilangan kontrol. Kritik itu bagian dari menjaga kekuasaan tetap di jalurnya,” tutup Muhlas.
Polemik ini mencuat setelah pernyataan Saiful Mujani soal kemungkinan “menjatuhkan presiden” menuai pro dan kontra, termasuk respons dari pihak Istana.
(MZB)
