Mongolia di persimpangan jalan, negara kecil diapit oleh dua raksasa—China dan Rusia—sering kali digambarkan sebagai “negara di persimpangan jalan Eurasia.”
Posisi geografisnya yang landlocked membuat Mongolia tidak memiliki akses laut, sehingga jalur perdagangan internasionalnya bergantung pada tetangga.
Ketika China meluncurkan Belt and Road Initiative (BRI) pada 2013, Mongolia melihat peluang sekaligus tantangan besar.
Pada 2014, Mongolia menandatangani Memorandum of Understanding dengan China untuk menyelaraskan program nasionalnya, Steppe Road, dengan BRI.
Dua tahun kemudian, bersama Rusia, Mongolia ikut membentuk China–Mongolia–Russia Economic Corridor (CMREC). Proyek ini menjanjikan pembangunan rel kereta, jalan raya, dan energi dengan nilai investasi hingga puluhan miliar dolar.
Namun, di balik peluang itu, Mongolia sadar akan risiko: ketergantungan berlebihan pada China. Di sinilah lahir strategi yang dikenal sebagai Third Neighbor Policy.
Lalu, Apa itu Third Neighbor Policy?
Third Neighbor Policy (Kebijakan Tetangga Ketiga) adalah strategi diplomasi luar negeri Mongolia untuk membangun hubungan kerja sama yang erat dengan negara-negara di luar dua tetangga geografis langsungnya, yaitu Rusia dan Tiongkok (Mongolia Journals Online, 2024).
Asal-usul istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri AS James Baker pada tahun 1990 saat kunjungannya ke Mongolia pasca-runtuhnya pengaruh Uni Soviet. (Graceffo, 2024)(Oyuntsetseg Densmaa, 2021)
Karena posisinya yang terkurung daratan (landlocked) di antara dua kekuatan besar, Mongolia menggunakan kebijakan ini untuk menjaga kedaulatan dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada kedua negara tersebut. (Lkhaajav, 2016)
Tujuan utamanya adalah, menciptakan keseimbangan pengaruh (balance of power) dengan menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara demokrasi maju di luar kawasan. Dan memiliki beberapa bidang kerjasama di bidang, antara lain:
- Ekonomi : Diversifikasi perdagangan dan investasi, terutama di sektor pertambangan, energi, dan tekstil.
- Politik: Memperkuat nilai-negara demokrasi dan institusi modern di Mongolia.
- Keamanan: Kolaborasi pertahanan melalui latihan militer bersama dan misi perdamaian internasional, tanpa mencari payung keamanan formal yang dapat memprovokasi Rusia atau Tiongkok.
Kebijakan ini merupakan strategi hedging (lindung nilai) yang memungkinkan Mongolia tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Tiongkok sambil memiliki kebebasan diplomatik untuk berinteraksi dengan dunia internasional. (DJANARDONO, 2015/2016)
Bagaimana implikasinya?
Implikasi dari Third Neighbor Policy Mongolia sangat mendalam bagi kedaulatan dan stabilitas negara tersebut di tengah himpitan dua raksasa geopolitik. Kebijakan ini bukan sekadar strategi diplomatik, melainkan mekanisme pertahanan eksistensial. (Sanallkhundev, 2021)
Implikasi utamanya:
1. Penguatan Otonomi Strategis
Kebijakan ini memungkinkan Mongolia untuk tidak menjadi negara satelit atau subordinat bagi salah satu tetangganya. Dengan merangkul “tetangga ketiga” seperti AS, Jepang, dan Uni Eropa, Mongolia memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perundingan regional.
2. Diversifikasi Ekonomi dan Pengurangan Ketergantungan
- Investasi Asing: Mongolia berhasil menarik investasi besar dari negara-negara seperti Jepang, Kanada, dan Jerman, terutama di sektor pertambangan dan infrastruktur.
- Pasar Baru: Upaya seperti Undang-Undang Perdagangan Tetangga Ketiga dengan AS bertujuan untuk memberikan akses bebas bea bagi produk tekstil Mongolia (seperti kasmir), guna mengurangi dominasi Tiongkok sebagai mitra dagang utama.
- Energi: Bantuan dari India dalam membangun kilang minyak pertama di Mongolia membantu mengurangi ketergantungan total pada impor energi dari Rusia (StartNewsGlobal, 2023)
3. Keamanan Non-Militer dan Diplomasi “Soft Balancing”
Mongolia sengaja menghindari aliansi militer formal atau penyediaan pangkalan bagi negara Barat untuk menjaga sensitivitas Rusia dan Tiongkok. Namun, mereka aktif dalam misi perdamaian PBB dan latihan militer bersama seperti “Nomadic Elephant” dengan India, yang secara simbolis menunjukkan bahwa Mongolia memiliki dukungan internasional yang luas. (eucantralasia.eu, 2012)
4. Transisi Demokrasi yang Stabil
Dukungan dari negara-negara demokrasi maju memberikan fondasi politik bagi Mongolia untuk mempertahankan sistem demokrasi liberalnya di wilayah yang cenderung otoriter. Hal ini tercermin dalam kemitraan pendidikan dan budaya yang kuat dengan negara-negara Barat.
5. Risiko Keseimbangan Geopolitik
Implikasi negatifnya adalah Mongolia harus terus “berjalan di atas tali” yang sangat tipis. Ketegangan antara Barat dengan Rusia (seperti konflik di Ukraina) atau persaingan AS-Tiongkok dapat menekan Mongolia untuk memihak, yang berisiko memicu tekanan ekonomi atau blokade infrastruktur dari tetangga langsungnya.
Steppe Road sebagai Agenda Nasional
Selain kebijakan luar negeri, Mongolia memiliki program nasional Steppe Road. Program ini adalah rencana pembangunan infrastruktur domestik untuk menghubungkan wilayah dalam negeri dengan jaringan internasional yang diluncurkan pada tahun 2014.
Program ini dirancang untuk mengubah posisi geografis Mongolia yang terkurung daratan (landlocked) menjadi sebuah negara transit (land-linked) yang menghubungkan pasar Asia (Tiongkok) dengan Eropa (Rusia).
Dengan menyelaraskan Steppe Road ke BRI, Mongolia memastikan proyek global ini tetap sesuai dengan kepentingan nasional. (Mongolia Intergration into the Eurasian Economic Corridor Infrastructure, 2017)
Kesimpulan
Mongolia menghadapi dilema klasik negara kecil: peluang ekonomi besar dari BRI, tetapi juga risiko ketergantungan pada China. Third Neighbor Policy dan Steppe Road menjadi strategi utama Mongolia untuk menjaga kedaulatan dan memastikan pembangunan sesuai dengan kepentingan nasional.
Penulis: Racheliberth G. Raunsai
Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional (HI), Universitas Cenderawasih
Editor: Dzulkarnain
Bahasa: Darsono. AR
Dukung kami melalui donasi:
