Pontianak — Beredarnya tautan yang mengatasnamakan pendaftaran maupun proses Beasiswa KIP Kuliah di luar kanal resmi IAIN Pontianak harus menjadi perhatian serius pihak kampus.
Bagi kami, persoalannya bukan semata-mata mengenai keberadaan sebuah tautan. Persoalan utamanya adalah siapa yang membuat, siapa yang menyebarkan, untuk kepentingan apa tautan tersebut digunakan, serta bagaimana data mahasiswa yang masuk melalui tautan tersebut dipertanggungjawabkan.
Beasiswa KIP Kuliah merupakan program bantuan pendidikan yang menyangkut kepentingan mahasiswa. Oleh karena itu, proses pendaftaran, pendataan, verifikasi, hingga seleksi harus memiliki mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika muncul tautan yang tidak tercantum atau tidak diumumkan melalui kanal resmi kampus, maka wajar apabila mahasiswa mempertanyakan keabsahan dan tujuan dari tautan tersebut.
KAMI TIDAK INGIN ADA RUANG ABU-ABU
Kami tidak bermaksud menyimpulkan bahwa setiap tautan di luar kanal resmi merupakan penipuan atau praktik percaloan. Namun, ketidakjelasan tidak boleh dibiarkan, terlebih apabila mahasiswa diminta memasukkan identitas, dokumen pribadi, atau informasi yang berkaitan dengan proses KIP Kuliah.
Karena itu, pihak kampus memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian.
Siapa pengelola tautan tersebut?
Apakah tautan tersebut memiliki hubungan resmi dengan proses KIP Kuliah IAIN Pontianak?
Atas dasar kewenangan apa data mahasiswa dikumpulkan?
Ke mana data tersebut disimpan dan digunakan?
Apakah terdapat pihak yang menjanjikan kemudahan, kepastian penerimaan, atau meminta imbalan tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui klarifikasi dan pemeriksaan, bukan sekadar asumsi.
HMPS HTN MENDESAK REKTOR IAIN PONTIANAK
Melalui Kabid Advokasi & Hukum HMPS Hukum Tata Negara, kami mendesak Rektor IAIN Pontianak untuk:
- SEGERA MEMVERIFIKASI seluruh tautan yang beredar dan mengatasnamakan proses KIP Kuliah IAIN Pontianak di luar kanal resmi.
- MENGUSUT ASAL-USUL TAUTAN tersebut, termasuk pihak yang membuat, mengelola, dan menyebarkannya.
- MEMASTIKAN KEAMANAN DATA MAHASISWA yang telah mengisi atau mengunggah dokumen melalui tautan yang belum terverifikasi.
- MEMBERIKAN KLARIFIKASI TERBUKA kepada mahasiswa mengenai tautan dan kanal resmi pendaftaran KIP Kuliah.
- MEMERIKSA DUGAAN PUNGUTAN, IMBALAN, ATAU JANJI KELULUSAN apabila terdapat indikasi demikian dalam proses pendaftaran maupun seleksi.
- MENINDAK TEGAS PIHAK YANG TERBUKTI MELANGGAR ketentuan, tanpa melihat apakah pihak tersebut berasal dari internal maupun eksternal kampus.
- MEMBUKA RUANG PENGADUAN YANG JELAS agar mahasiswa dapat melaporkan apabila menemukan tautan mencurigakan atau mengalami praktik yang tidak semestinya.
REKTOR JANGAN HANYA MENUNGGU MASALAH MEMBESAR
Kami percaya bahwa kampus memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan proses bantuan pendidikan berjalan secara bersih.
Jika tautan tersebut resmi, maka kampus harus memberikan penjelasan dan memastikan mahasiswa tidak mendapatkan informasi yang simpang siur.
Jika tautan tersebut tidak resmi, maka kampus harus menjelaskan kepada mahasiswa bahwa tautan tersebut tidak memiliki kewenangan dalam proses KIP Kuliah dan mengambil langkah yang diperlukan.
Dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan praktik pungutan, percaloan, manipulasi, atau penyalahgunaan data, maka persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan dengan diam-diam.
Harus ada tindakan.
Sebab KIP Kuliah bukan sekadar program bantuan. Di dalamnya terdapat harapan mahasiswa untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan.
JANGAN BIARKAN HAK MAHASISWA MENJADI LAHAN TRANSAKSI.
USUT TAUTANNYA.
PERIKSA PENGELOLANYA.
LINDUNGI DATA MAHASISWA.
DAN TINDAK TEGAS JIKA TERBUKTI ADA PELANGGARAN.
Taufiq Kurrahman
Kabid Advokasi & Hukum
HMPS Hukum Tata Negara
SIKAP HMPS HTN JELAS:
Transparansi bukan tuntutan berlebihan.
Perlindungan data bukan pilihan.
Dan akses pendidikan tidak boleh menjadi ruang bagi siapa pun untuk mencari keuntungan.
(*Red)
Dukung kami melalui donasi:
