MATARAM — Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mataram (DPM Unram) bersama sejumlah elemen mahasiswa menyampaikan sikap kritis terhadap tata kelola seleksi penerimaan dosen di lingkungan Universitas Mataram, baik untuk formasi Dosen Kontrak maupun Dosen Badan Layanan Umum (BLU).
Mahasiswa menilai proses penerimaan dosen saat ini diduga berlangsung secara tertutup, sarat kejanggalan, dan berpotensi mengabaikan asas meritokrasi di lingkungan Universitas Mataram.
Situasi tersebut semakin menjadi perhatian setelah mencuat dugaan intervensi politik dan titipan kekuasaan dari kepala daerah tertentu. Mahasiswa juga menyoroti dugaan adanya relasi internal atau “orang dalam” yang disinyalir mengamankan posisi seseorang yang disebut sebagai tim sukses salah seorang kepala daerah di NTB untuk menjadi tenaga pengajar di Universitas Mataram.
Mahasiswa mempertanyakan proses tersebut dan mengingatkan agar publik tidak sampai menilai bahwa keterlibatan sebagai tim sukses dapat menjadi jalan untuk memperoleh posisi sebagai dosen di Universitas Mataram.
Sebagai representasi suara mahasiswa, DPM Unram bersama elemen mahasiswa menegaskan bahwa Universitas Mataram tidak boleh menjadi wadah transaksi kepentingan politik praktis maupun oligarki kampus.
Tuntutan Mahasiswa dan DPM Unram
DPM Unram bersama elemen mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait proses penerimaan dosen di lingkungan Universitas Mataram.
Bongkar Dugaan Titipan di Unram
Mahasiswa mendesak Rektorat dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Mataram untuk mengusut dugaan lolosnya tenaga pengajar yang disebut sebagai titipan kepala daerah di FHISIP Unram.
Mahasiswa meminta proses pengusutan dilakukan secara transparan dan dapat diketahui oleh mahasiswa.
Tegakkan Meritokrasi Tanpa Kompromi
Mahasiswa menuntut agar seleksi dosen BLU dan Dosen Kontrak mengutamakan kompetensi akademik, rekam jejak riset, serta kualifikasi pedagogik, bukan berdasarkan kedekatan personal maupun dugaan intervensi kekuasaan.
Dalam pernyataan sikapnya, DPM Unram bersama elemen mahasiswa menegaskan bahwa Universitas Mataram harus menjaga integritas proses penerimaan tenaga pengajar.
“Universitas Mataram adalah kawah candradimuka peradaban, bukan ruang kompromi politik atau bagi-bagi kursi titipan. Mahasiswa menuntut dosen-dosen yang hadir di ruang kelas lahir dari proses yang adil, jujur, dan berintegritas tinggi. Apabila pintu masuk akademisi telah dicemari oleh ketertutupan dan intervensi kekuasaan dan dipolitisasi maka kualitas pendidikan di Unram sedang dihancurkan secara sadar dari dalam,” ungkap DPM Unram bersama elemen mahasiswa dalam pernyataan sikapnya.
DPM Unram bersama elemen mahasiswa menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas. Mereka juga menyatakan akan berdialog dengan Rektor Universitas Mataram untuk menuntut agar proses penerimaan dosen di lingkungan kampus berlangsung transparan dan tidak menjadi ruang bagi masuknya kepentingan politik praktis.
Mahasiswa juga meminta agar Universitas Mataram tidak menjadi tempat penampungan tim sukses Gubernur maupun Bupati melalui proses penerimaan dosen yang tidak transparan.
(*Red/Rls)
Dukung kami melalui donasi:
