Menu

Mode Gelap
 

Sosial & Demokrasi · 18 Feb 2026 07:16 WIB ·

Bawaslu Palangka Raya Gandeng GMNI, Perkuat Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Mahasiswa


 Pengawasan Partisipatif diperkuat lewat kolaborasi Bawaslu Palangka Raya dan GMNI untuk menjaga integritas pemilu dan cegah potensi PSU. Rabu (18/02/2026) Perbesar

Pengawasan Partisipatif diperkuat lewat kolaborasi Bawaslu Palangka Raya dan GMNI untuk menjaga integritas pemilu dan cegah potensi PSU. Rabu (18/02/2026)

PALANGKA RAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palangka Raya menggelar agenda Konsolidasi Demokrasi dengan menggandeng Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palangka Raya. Diskusi intensif ini mengangkat tema strategis, “Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Mahasiswa”, Kegiatan tersebut bertujuan merumuskan kembali peran konkret mahasiswa dalam menjaga integritas proses demokrasi di Kota Cantik. Rabu (18/02/2026)

Dalam forum itu ditegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi. Bawaslu mendorong peningkatan peran mahasiswa dalam tiga aspek utama:

  • Agen literasi, yakni mengedukasi pemilih di lingkungan kampus dan keluarga.
  • Kekuatan penekan (pressure group), berani melaporkan indikasi pelanggaran tanpa rasa takut.
  • Pengawal teknis, memahami regulasi guna meminimalkan kesalahan prosedur di lapangan.

BACA JUGA: Sejarah GMNI: Latar Belakang, Perkembangan, dan Peran Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

DPC GMNI Palangka Raya turut menyampaikan catatan kritis dan konstruktif. Ketua Cabang GMNI Dida Pramida menegaskan agar Bawaslu tidak terjebak pada seremoni formal semata, melainkan menyentuh langsung basis masyarakat.

“Bawaslu perlu mensosialisasikan pengawasan ini hingga ke akar rumput. Libatkan golongan mahasiswa secara aktif—baik Kelompok Cipayung, BEM, maupun Himpunan Mahasiswa (Hima) sebagai mitra taktis untuk menjangkau masyarakat yang sulit diakses birokrasi,” tegas Ketua DPC GMNI Palangka Raya.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah efektivitas pelaksanaan pada hari pemungutan suara. Bawaslu dan GMNI sepakat bahwa pemahaman mendalam harus dimiliki seluruh elemen, mulai dari masyarakat pemilih hingga badan penyelenggara ad hoc. Ketelitian menjadi harga mati.

Pemahaman teknis yang kuat di tingkat bawah diperlukan agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang berpotensi memicu Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang dinilai merugikan efisiensi dan legitimasi demokrasi.

Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya menutup diskusi dengan harapan konsolidasi ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial.

“Melalui konsolidasi demokrasi ini, kami berharap lahir pemilih-pemilih cerdas di Palangka Raya. Pemilih yang tidak hanya memberi suara, tetapi juga memahami haknya dan berani mengawasi jalannya proses pemilihan agar tetap jujur dan adil,” ujarnya.

(*Red/Dp berkontribusi dalam tulisan ini)

Artikel ini telah dibaca 31 kali

Baca Lainnya

Forhati Pontianak Gelar Forhati Peduli, Bagikan Sembako dan Buka Puasa Bersama Dhuafa

9 Maret 2026 - 23:51 WIB

Kegiatan Forhati Peduli Pontianak dengan pembagian sembako kepada dhuafa saat Ramadan

GMKI Kalbar Soroti Dugaan Kekerasan Polisi di Tual, Reformasi Polri Dinilai Belum Serius

23 Februari 2026 - 15:31 WIB

sorotan publik terhadap Reformasi Polri usai kasus Tual

Darah di Jalan Tual, Negara Tak Boleh Lagi Bersembunyi di Balik Seragam

21 Februari 2026 - 19:45 WIB

Ramos - Tokoh Pemuda Kalimantan Barat

HMI Tabrani Tuding Brimob di Maluku Bertindak Brutal: Polri Butuh Reformasi, Bukan Pemolesan!

21 Februari 2026 - 19:33 WIB

HMI Tabrani menyampaikan sikap terkait Reformasi Polri dan kasus Brimob di Maluku

Jelang Ramadhan, PAC Ansor Benua Kayong Bagikan 250 Paket Sembako

17 Februari 2026 - 06:15 WIB

bagi sembako Ramadhan

PRISMA Apresiasi Respons Cepat Dinkes Kalbar Terkait Pengadaan Masker untuk Warga Terdampak Karhutla

13 Februari 2026 - 19:54 WIB

Pengadaan Masker Karhutla
Trending di Sosial & Demokrasi