Pontianak — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Kalimantan Barat. BEM Nusantara (BEMNUS) Kalimantan Barat mengapresiasi kerja keras Manggala Agni, BPBD, TNI/Polri, relawan, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, dan seluruh petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Sabtu (05/09/2026)
Evaluasi Pencegahan Karhutla
Namun, apresiasi terhadap petugas lapangan tidak boleh menghentikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Justru karena para petugas terus bekerja keras, pemerintah harus menjawab pertanyaan mendasar: Seberapa efektif pencegahan karhutla telah dilakukan sebelum api dan asap menjadi persoalan masyarakat?
Koordinator Daerah BEMNUS Kalimantan Barat, Haris Ramadan, menilai El Niño tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi tuntutan terhadap kesiapsiagaan pemerintah.
“Kami memahami bahwa El Niño meningkatkan risiko karhutla. Tetapi ancaman tersebut sudah diketahui. Karena itu, pertanyaannya bukan apakah pemerintah tahu ada ancaman, tetapi apakah pengetahuan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pencegahan yang efektif di lapangan,” ujar Haris.
Lonjakan Hotspot Kalimantan Barat
Data SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan hotspot Kalimantan Barat meningkat tajam dari 272 titik pada 31 Agustus menjadi 859 titik pada 1 September 2026, sebelum turun kembali menjadi 268 titik pada 2 September. Kementerian Kehutanan sendiri menyebut Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sebagai prioritas utama setelah tren hotspot kembali meningkat.
BEMNUS Kalimantan Barat menilai lonjakan tersebut tidak boleh hanya dibaca sebagai angka yang kemudian turun. Hotspot memang tidak otomatis berarti seluruhnya merupakan kebakaran terverifikasi, tetapi lonjakan tersebut tetap menjadi sinyal yang layak dievaluasi.
“Kalau sistem deteksi dini sudah tersedia, wilayah rawan sudah diketahui, dan pemerintah sudah menyatakan siap menghadapi puncak ancaman El Niño pada September, maka publik berhak bertanya mengapa hotspot masih dapat melonjak tajam. Pemerintah harus menjelaskan efektivitas pencegahannya, bukan hanya melaporkan bahwa angka hotspot sudah turun,” tegas Haris.
Kesiapsiagaan Pemerintah
Kementerian Kehutanan sebelumnya menyatakan telah memperkuat deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemantauan digital, pengawasan kawasan gambut, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Bahkan pada 4 September, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta proses pendinginan karhutla di Kalimantan Barat dimasifkan karena turunnya hotspot belum berarti ancaman asap telah hilang.
BEMNUS Kalimantan Barat mengapresiasi langkah tersebut, tetapi mempertanyakan mengapa penguatan kembali harus dilakukan setelah terjadi lonjakan hotspot.
“Kami tidak mempertanyakan kerja keras petugas di lapangan. Mereka justru patut mendapatkan penghormatan. Yang kami pertanyakan adalah kebijakan pencegahannya. Jangan sampai negara lebih sibuk memadamkan api setelah kebakaran terjadi daripada memastikan api tidak berkembang sejak awal,” ujar Haris.
Dampak Kabut Asap
Persoalan karhutla juga telah memberikan dampak nyata. Pada 4 September, kabut asap dilaporkan menyebabkan pesawat yang membawa Menteri Kehutanan gagal mendarat di Bandara Supadio karena jarak pandang hanya sekitar 100 meter.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan pada 4 September juga mengumumkan sanksi administratif terhadap lima PBPH di Kalimantan Barat terkait dugaan karhutla di area konsesi masing-masing.
Bagi BEMNUS Kalimantan Barat, langkah penegakan hukum dan operasi pemadaman penting, tetapi harus berjalan bersama evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan.
“Kami tidak mencari kambing hitam. Kami meminta pertanggungjawaban. Jika ancaman sudah diprediksi, hotspot dapat dipantau, wilayah rawan sudah diketahui, dan berbagai instrumen pencegahan sudah disiapkan, maka pemerintah harus berani membuka kepada publik apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang harus diperbaiki,” ungkap Haris.
Penguatan Pencegahan Karhutla
BEMNUS Kalimantan Barat mendorong pemerintah untuk memperkuat pencegahan berbasis wilayah, terutama di kawasan gambut, mempercepat respons terhadap hotspot, membuka informasi kesiapsiagaan personel dan peralatan, memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, serta memastikan anggaran karhutla benar-benar menghasilkan kapasitas pencegahan di lapangan.
Ukuran keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa cepat api dipadamkan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika kebakaran berhasil dicegah sebelum membesar dan masyarakat tidak harus kembali menghirup asap.
“Kami ingin Menteri Kehutanan tidak hanya hadir ketika asap sudah memenuhi udara Kalimantan Barat. Kami ingin kehadiran pemerintah terasa melalui kebijakan yang mampu mencegah api sebelum membesar,” tutup Haris.
(*Red/RP berkontribusi dalam tulisan ini)
Dukung kami melalui donasi:
