Jakarta —Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengecam keras pernyataan Wakil Direktur Intelijen dan Keamanan (Wadir Intelkam) Polda Maluku Utara, AKBP Sigit Adhi Prasetyo, yang dinilai merendahkan organisasi GMNI.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada Wakil Ketua DPD GMNI Maluku Utara, M. Asrul, dalam rangkaian kronologi dugaan intimidasi. Dalam narasinya, AKBP Sigit menyebut bahwa GMNI “tidak jelas dan tidak punya kontribusi, seperti anggota DPRD saja,” yang dinilai sangat tidak pantas dan mencederai kehormatan organisasi.
Kronologi kejadian bermula ketika Wakil Ketua DPD GMNI Maluku Utara, atas perintah Ketua DPD, mengirimkan undangan dialog melalui pesan WhatsApp kepada pihak terkait. Dialog tersebut bertujuan untuk membahas dan membongkar kasus teror oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.
BACA JUGA: GMNI Maluku Utara: Tragedi Berdarah di Halmahera Bukan Konflik Agama, Melainkan Agenda Oligarki
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Riset dan Teknologi DPP GMNI, Irfandi Norau, menyatakan bahwa pernyataan tersebut telah mencoreng nama baik organisasi serta menimbulkan ketersinggungan di kalangan kader GMNI, khususnya di Provinsi Maluku Utara.
“Pernyataan tersebut sangat tidak berdasar dan merendahkan marwah organisasi kami. GMNI adalah organisasi yang memiliki sejarah panjang dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” tegas Irfandi.
Lebih lanjut, DPP GMNI menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan pernyataan tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sebagai bentuk keberatan resmi, sekaligus mendorong evaluasi terhadap Kapolda dan Wadir Intelkam Polda Maluku Utara.
GMNI juga menegaskan bahwa selama ini organisasi tersebut turut berkontribusi dalam berbagai agenda nasional, termasuk dalam proses reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Reformasi Polri juga tidak lepas dari kontribusi gerakan mahasiswa, termasuk GMNI. Oleh karena itu, kami meminta agar seluruh aparat negara menghormati organisasi kemahasiswaan sebagai mitra kritis dalam pembangunan demokrasi,” tutup Irfandi.
(MZB)
Dukung kami melalui donasi:
Komentar