JAKARTA — Polemik terkait klaim swasembada pangan kembali mengemuka. Kali ini, Ketua Umum IKAMI Sulawesi Selatan, Andi In Amul Hasan, melontarkan kritik terhadap pernyataan akademisi Feri Amsari yang menilai pemerintah tidak jujur dalam isu tersebut.
Menurut Andi, narasi yang dibangun Feri Amsari tidak hanya lemah secara basis data, tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik. Ia menegaskan bahwa kritik dalam negara demokrasi sah, namun harus tetap berpijak pada fakta dan ukuran yang objektif.
“Ketika kritik tidak berbasis data, apalagi hanya asumsi, maka itu bukan lagi kontrol demokratis, melainkan potensi disinformasi yang merusak kepercayaan publik,” tegasnya dalam keterangan resmi.
Ia menilai, framing yang menyederhanakan persoalan pangan tanpa melihat capaian riil di lapangan justru berisiko melemahkan legitimasi kebijakan strategis negara.
Data Produksi vs Narasi Kritik
IKAMI Sulsel menyoroti bahwa sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif dalam beberapa indikator utama. Produksi padi disebut mencapai sekitar 60 juta ton gabah kering giling, dengan surplus beras hingga jutaan ton dan cadangan pemerintah yang melampaui 4 juta ton—angka tertinggi dalam sejarah.
Bagi Andi, data tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja dalam membangun narasi publik. Ia menilai, problem utama bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan ketidakseimbangan antara opini dan fakta.
Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa kritik tanpa basis empiris justru kontraproduktif, terutama dalam isu strategis seperti ketahanan pangan.
Isu Pangan sebagai Arena Perebutan Narasi
Lebih jauh, IKAMI Sulsel melihat bahwa polemik ini tidak berdiri dalam ruang hampa. Isu swasembada pangan bukan sekadar persoalan teknis produksi, tetapi juga arena pertarungan narasi antara keberhasilan kebijakan dan skeptisisme publik.
Andi mengingatkan bahwa narasi yang tidak akurat dapat menciptakan distrust terhadap institusi negara, bahkan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi tertentu dalam sektor pangan.
Sejumlah pihak bahkan menilai narasi yang melemahkan capaian pangan nasional dapat membuka ruang bagi kepentingan yang selama ini diuntungkan oleh ketergantungan impor.
Menjaga Kritik Tetap Rasional
IKAMI Sulsel menegaskan bahwa kritik tetap diperlukan dalam demokrasi. Namun, kritik yang tidak terukur justru berpotensi mengaburkan realitas dan memperkeruh ruang publik.
Dalam situasi global yang penuh tekanan terhadap sektor pangan—mulai dari perubahan iklim hingga volatilitas geopolitik—narasi publik yang tidak berbasis data dinilai dapat melemahkan posisi strategis negara.
Polemik ini menunjukkan satu hal mendasar: perdebatan bukan lagi soal setuju atau tidak, tetapi soal siapa yang mampu menghadirkan argumen berbasis fakta, bukan sekadar opini.
