Analisis
Beranda » IKN: Antara Keraguan, Sejarah Kegagalan dan Pertaruhan Masa Depan Indonesia

IKN: Antara Keraguan, Sejarah Kegagalan dan Pertaruhan Masa Depan Indonesia

Ilustrasi gedung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara untuk analisis masa depan IKN.

Perdebatan mengenai keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hingga kini masih menjadi isu yang terus memancing perhatian publik.

Sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, proyek strategis nasional ini tidak pernah lepas dari dua arus besar: optimisme dan skeptisisme.

Di satu sisi, IKN diproyeksikan menjadi simbol pemerataan pembangunan dan transformasi Indonesia masa depan. Namun di sisi lain, berbagai kalangan menilai proyek ini terlalu ambisius, mahal, dan penuh ketidakpastian.

Diskusi mengenai IKN kembali menguat setelah beredarnya berbagai catatan dan artikel dari tokoh ekonomi senior Indonesia, Sudradjat Djiwandono.

Mantan Gubernur Bank Indonesia yang lahir tahun 1938 itu dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam bidang ekonomi, keuangan, dan kebijakan publik.

Saat Viral Menjadi Berita: Bagaimana Media Sosial Mengubah Wajah Jurnalisme

Pandangannya menjadi perhatian karena bukan sekadar opini politik, tetapi lahir dari pengalaman panjang dalam membaca arah ekonomi negara.

Sebagian kalangan memandang tokoh senior seperti Sudradjat sudah tidak memiliki kepentingan politik praktis. Perspektif yang disampaikan dipersepsikan lebih sebagai bentuk pengabdian pemikiran bagi bangsa.

Dari berbagai tulisan dan pandangan yang berkembang, muncul keyakinan di sebagian masyarakat bahwa IKN berpotensi menjadi proyek yang sulit mencapai bentuk ideal sebagaimana yang dirancang sejak awal.

Gelombang Keraguan terhadap Masa Depan IKN

Pandangan skeptis terhadap IKN sebenarnya bukan sesuatu yang baru muncul belakangan. Sejak tahap perencanaan, kritik terhadap proyek ini telah datang dari berbagai arah.

Pengamat politik, ekonom, akademisi, hingga tokoh reformasi berkali-kali mempertanyakan urgensi pembangunan ibu kota baru di tengah berbagai tantangan nasional.

Dari Kampus ke Medan Perjuangan: Menelusuri Jejak Letjen (Anumerta) Hertasning dalam Sejarah Indonesia

Beberapa tokoh bahkan turun langsung ke lapangan untuk melihat progres pembangunan. Setelah melakukan kunjungan, muncul kritik bahwa perkembangan fisik IKN masih jauh dari gambaran besar yang selama ini dipublikasikan.

Sebagian menyebut proyek tersebut lebih menyerupai pekerjaan jangka sangat panjang ketimbang proyek yang dapat segera menjadi pusat pemerintahan nasional.

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024, perdebatan semakin menguat. Berbagai pihak mempertanyakan kesiapan IKN menjadi pusat aktivitas kenegaraan dalam waktu dekat.

Situasi semakin ramai dibicarakan setelah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri. Peristiwa tersebut menimbulkan berbagai spekulasi.

Sebagian melihatnya sebagai dinamika organisasi yang biasa, sementara pihak lain menilai kejadian tersebut sebagai sinyal adanya persoalan internal yang lebih besar.

Menelusuri Sosok Mahapati Majapahit dan Jejak Makam yang Mulai Terabaikan

Dalam proyek besar bernilai ratusan triliun rupiah, perubahan kepemimpinan pada fase awal memang sering kali menimbulkan pertanyaan publik. Apalagi ketika proyek tersebut menjadi simbol politik pemerintahan.

Kondisi inilah yang kemudian memperkuat narasi kelompok yang sejak awal meragukan keberhasilan IKN.

Belajar dari Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Di tengah perdebatan yang berkembang, sejumlah pengamat mengangkat pengalaman negara lain yang pernah mencoba memindahkan ibu kota mereka.

Beberapa contoh yang sering muncul menunjukkan bahwa perpindahan ibu kota bukan proses sederhana. Ada negara yang membutuhkan puluhan tahun untuk membangun pusat pemerintahan baru.

Bahkan sebagian membutuhkan waktu mendekati satu abad sebelum kota baru benar-benar berfungsi optimal.

Tantangan yang dihadapi pun tidak sedikit. Masalah pembiayaan, infrastruktur, perpindahan birokrasi, pembangunan ekonomi baru, hingga resistensi sosial sering kali menjadi hambatan utama.

Karena itu, muncul argumen bahwa membangun ibu kota bukan sekadar memindahkan gedung kementerian atau kantor pemerintahan.

Ibu kota merupakan ekosistem besar yang membutuhkan jaringan ekonomi, transportasi, sumber daya manusia, aktivitas bisnis, hingga daya tarik sosial budaya.

Tanpa fondasi tersebut, kota baru berpotensi hanya menjadi pusat administrasi formal tanpa kehidupan ekonomi yang kuat.

Pengalaman sejumlah negara juga menunjukkan bahwa proyek semacam ini sering mengalami perubahan arah akibat pergantian pemerintahan, tekanan ekonomi, bahkan perubahan prioritas nasional.

Karena itu sebagian pengamat mengingatkan bahwa IKN harus dilihat sebagai proyek lintas generasi, bukan proyek politik jangka pendek.

Antara Kritik dan Alasan Mengapa IKN Tetap Perlu Dilanjutkan

Menariknya, di tengah kritik yang terus berkembang, terdapat pula pandangan yang justru mendukung kelanjutan pembangunan IKN.

Dalam sebuah catatan yang ditulis menjelang Pemilu 14 Februari 2024, terdapat pandangan bahwa IKN sebaiknya tetap diteruskan.

Argumennya cukup sederhana namun strategis: proyek tersebut telah dimulai. Penghentian pembangunan di tengah jalan berpotensi menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan melanjutkannya.

Tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan investor, stabilitas kebijakan negara, serta kredibilitas pembangunan nasional.

Selain itu, gagasan utama IKN sejak awal bukan hanya soal pemindahan pusat pemerintahan. Proyek ini membawa misi besar pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang selama puluhan tahun dinilai tertinggal dibandingkan Pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota diproyeksikan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru, redistribusi investasi, serta pemerataan pembangunan nasional.

Karena itu perdebatan mengenai IKN pada akhirnya bukan sekadar pertanyaan apakah proyek ini akan berhasil atau gagal.

Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah apakah Indonesia memiliki konsistensi politik, kapasitas pembiayaan, dan kesabaran pembangunan jangka panjang untuk menyelesaikan proyek lintas generasi.

Sebab sejarah menunjukkan satu hal penting: membangun ibu kota baru bukan pekerjaan lima tahun. Bahkan bukan pula proyek satu periode pemerintahan. Ia merupakan pertaruhan puluhan tahun yang hasil akhirnya sering kali baru dapat dinilai oleh generasi berikutnya.

Penulis: Elzatta Nayla
Mahasiswi Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE), Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Indonesia (UII)

Editor: Dzulkarnain
Bahasa: Darsono. AR

Dukung kami melalui donasi:

QRIS donasi Aktivis Mahasiswa