Aksi demonstrasi yang menyasar kantor swasta seperti SMRC dan Tempo kembali memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah kritik publik. Di tengah dinamika politik dan derasnya arus informasi, fenomena demo kantor swasta ini menjadi sorotan, sekaligus memantik refleksi: apakah energi kritik masyarakat masih terfokus pada pusat kekuasaan, atau mulai bergeser ke objek yang lebih mudah dijangkau namun bukan penentu kebijakan?
Gelombang Demo dan Arah yang Dipertanyakan
Aksi demonstrasi yang terjadi pada 14 April 2026 tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas. Kantor SMRC didatangi massa sebagai respons atas pernyataan Saiful Mujani yang dinilai kontroversial terkait isu politik nasional, sementara kantor Tempo menjadi sasaran protes kader dan simpatisan Partai NasDem atas pemberitaan yang dianggap tidak adil.
Dua peristiwa ini berbeda dalam pemicu, tetapi memiliki pola yang sama: kemarahan publik diarahkan kepada aktor non-negara. Ini bukan sekadar soal siapa yang benar atau salah, melainkan soal arah. Ketika demonstrasi lebih cepat menyasar media dan lembaga survei, muncul pertanyaan apakah kritik publik masih berorientasi pada pusat pengambilan keputusan, atau mulai bergerak ke wilayah yang lebih mudah disentuh.
Kritik yang Menguat ke Pinggiran, Melemah di Pusat
Fenomena demo kantor swasta ini memperlihatkan kecenderungan bahwa tekanan publik lebih mudah diarahkan kepada pihak yang berada di ruang sipil. Media dan lembaga survei menjadi sasaran yang terbuka, responsif, dan relatif tidak memiliki kekuatan koersif seperti negara.
Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak kebijakan pemerintah yang terus menjadi bahan kritik. Kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar, layanan publik, hingga perlindungan sosial masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya tuntas. Dampaknya nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Namun, isu-isu tersebut kerap tidak mendapatkan tekanan publik yang konsisten. Ia hadir dalam gelombang yang cepat naik, lalu mereda. Sementara itu, isu yang bersifat naratif—seperti pernyataan tokoh atau pemberitaan media—lebih cepat memicu reaksi kolektif.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi perhatian publik. Bukan karena tidak ada masalah pada kebijakan, tetapi karena perhatian lebih mudah tersedot pada isu yang bersifat langsung, emosional, dan mudah dipahami.
Antara Ekspresi dan Distorsi Demokrasi
Demonstrasi terhadap Tempo dan SMRC tetap merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Kritik terhadap media dan lembaga survei adalah hal yang sah dalam demokrasi.
Namun, ketika fenomena demo kantor swasta menjadi lebih dominan dibanding kritik terhadap kebijakan publik, maka muncul risiko distorsi. Kritik publik tetap ada, tetapi tidak selalu mengarah pada sumber persoalan yang paling menentukan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi kontrol sosial. Energi kritik menjadi tersebar, tidak terfokus, dan mudah bergeser dari satu isu ke isu lain. Akibatnya, tekanan terhadap kebijakan yang berdampak luas tidak terbentuk secara kuat dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya siapa yang menjadi sasaran demonstrasi, tetapi apakah arah kritik publik masih selaras dengan pusat kekuasaan. Jika tidak, maka kritik berisiko kehilangan daya tekan—dan hanya menjadi reaksi sesaat yang cepat berganti isu.
Penulis: Arif Rahman
Aliansi Pemuda Peeduli Demokrasi Indonesia
Dukung kami melalui donasi:
Komentar