JAKARTA – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendorong pemerintah dan DPR RI memasukkan skema wajib belajar gratis selama 17 tahun dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Dorongan tersebut disampaikan LMND dalam forum diskusi publik yang membahas arah reformasi pendidikan nasional. Organisasi mahasiswa itu menilai sistem pendidikan saat ini belum sepenuhnya menjamin akses yang setara bagi seluruh warga negara, terutama pada jenjang pendidikan tinggi.
LMND mengusulkan agar kebijakan wajib belajar diperluas mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi dan sepenuhnya dibiayai negara. Menurut mereka, hambatan ekonomi masih menjadi faktor dominan putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
BACA JUGA: Supervisi akademik yang humanis sebagai kunci implementasi pembelajaran berdiferensiasi
Selain perluasan durasi wajib belajar, LMND juga menekankan pentingnya pembaruan substansi dalam RUU Sisdiknas. Mereka meminta agar regulasi baru mengintegrasikan penguatan literasi digital, etika penggunaan teknologi, serta respons terhadap perkembangan kecerdasan buatan dan transformasi industri.
Di tingkat legislatif, pembahasan RUU Sisdiknas sejauh ini lebih mengarah pada skema wajib belajar 13 tahun. Perbedaan ini menunjukkan adanya jarak antara tuntutan mahasiswa dan arah kompromi kebijakan yang sedang dibangun pemerintah dan DPR.
RUU Sisdiknas dipandang sebagai regulasi strategis yang akan menentukan arah pendidikan nasional dalam jangka panjang. LMND menyatakan akan terus mengawal proses legislasi agar prinsip pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan bebas hambatan biaya benar-benar terakomodasi dalam aturan final.
Redaksi
