Ternate — Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara, M. Asrul, menegaskan bahwa tragedi berdarah yang terjadi di wilayah Halmahera Tengah (Halteng) dan Halmahera Timur (Haltim) tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai konflik agama. Minggu, (5/4/2026)
Menurutnya, narasi yang berkembang di publik justru berpotensi menyesatkan dan menutupi akar persoalan yang jauh lebih kompleks dan bersifat struktural.
“Konflik ini bukan semata-mata soal agama atau etnis. Ini adalah manifestasi dari pertarungan kepentingan kekuasaan oligarkis yang secara sistematis mengorbankan rakyat, khususnya petani dan masyarakat adat,” tegas Asrul dalam keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan bahwa rangkaian kekerasan yang terjadi, mulai dari teror, intimidasi, hingga dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat lokal, menunjukkan adanya pola yang tidak berdiri sendiri.
BACA JUGA: GMNI Bekasi Gelar Konfercab VII, Momentum Akhiri Polemik Dualisme dan Perkuat Regenerasi Kader
Menurutnya, situasi tersebut merupakan bagian dari skenario besar untuk melancarkan proyek perampasan ruang hidup masyarakat.
“Asrul menilai konflik horizontal kerap diproduksi atau setidaknya dibiarkan untuk mengalihkan perhatian publik dari kepentingan ekonomi-politik yang sedang berjalan di wilayah tersebut,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi masyarakat adat, khususnya suku Tugutil, yang kerap menjadi pihak yang disalahkan dalam konflik.
Ia menyebut stigmatisasi terhadap kelompok tersebut sebagai bentuk ketidakadilan sekaligus bukti lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat rentan.
“Negara seharusnya hadir sebagai pelindung seluruh rakyat, bukan justru menjadi fasilitator kepentingan oligarki. Ketika konflik dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil dan transparan, maka yang terjadi adalah reproduksi kekerasan,” ujarnya.
Asrul juga menilai bahwa kondisi ini tidak hanya mencerminkan persoalan keamanan semata, tetapi telah berkembang menjadi krisis keadilan sosial yang serius.
Oleh karena itu, GMNI Maluku Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak pada narasi yang menyederhanakan konflik sebagai persoalan agama atau etnis.
Ia menekankan pentingnya kesadaran kritis dalam melihat adanya kepentingan besar di balik konflik tersebut.
“Kita harus berani membongkar narasi sesat yang berkembang. Ada kepentingan besar yang mengorbankan manusia demi akumulasi kapital. Tanpa keberpihakan pada rakyat, tragedi serupa akan terus berulang,” pungkasnya.
(MZB)
Dukung kami melalui donasi:
Komentar