Saya membaca kritik Arfi Bambani Amri terhadap laporan terbaru Tempo soal Nasdem, dengan antusias. Arfi kawan lama yang sama sama aktif di Aliansi Jurnalis Independen. Saya paham keresahan Arfi dan menganggapnya sebagai masukan penting dari seorang intelektual yang mencintai jurnalisme berkualitas.
Izinkan saya memberikan tanggapan. Menurut saya, kritik terhadap laporan Tempo mengenai Surya Paloh dan Partai Nasdem perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: bukan semata soal akurasi satu laporan jurnalistik, tetapi tentang bagaimana media merefleksikan kegelisahan publik terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, penurunan kualitas ruang sipil dan praktik demokrasi tidak bisa dilepaskan dari performa partai politik yang cenderung pragmatis, transaksional, dan minim kaderisasi. Dalam lanskap seperti ini, media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga menangkap sentimen publik yang semakin skeptis terhadap institusi politik.
Tempo, dalam hal ini, tidak berdiri di ruang hampa. Laporan tersebut harus dibaca sebagai bagian dari refleksi atas kondisi struktural partai politik Indonesia yang memang jarang tampil sebagai penjaga nilai demokrasi.
Banyak partai lebih berfungsi sebagai kendaraan kekuasaan dan kepentingan ekonomi elite, dibandingkan sebagai institusi representasi publik yang sehat. Dalam konteks ini, kritik terhadap Nasdem—meskipun dianggap mengabaikan idealisme pendirinya—sebenarnya mencerminkan standar publik yang semakin tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan regenerasi politik.
Jika Nasdem memang ingin diposisikan sebagai pengecualian dalam lanskap politik yang problematik, maka pembuktiannya tidak cukup melalui narasi atau klaim moral. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret: transparansi keuangan partai, mekanisme kaderisasi yang jelas, serta sistem suksesi kepemimpinan yang akuntabel.
Tanpa itu, persepsi publik akan tetap dibentuk oleh pengalaman kolektif terhadap partai-partai politik lain. Dalam hal ini, media seperti Tempo hanya menjadi cermin, bukan sumber tunggal persepsi tersebut.
Di sisi lain, penting untuk mengakui bahwa produk jurnalistik tidak pernah absolut. Setiap laporan memiliki keterbatasan—baik dalam sudut pandang, data, maupun interpretasi. Tempo sendiri telah menyampaikan permintaan maaf jika laporan dan ilustrasinya menimbulkan ketersinggungan.
Ini adalah bagian dari mekanisme akuntabilitas media yang sehat. Namun, respons terhadap karya jurnalistik seharusnya tidak berhenti pada reaksi emosional atau defensif, melainkan menjadi pintu masuk untuk dialog yang lebih substantif.
Relasi antara media dan partai politik seharusnya tidak bersifat antagonistik, tetapi deliberatif. Keduanya memiliki peran yang sama penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan ruang kebebasan sipil.
Media berfungsi sebagai pengawas dan penyampai informasi, sementara partai politik adalah kanal utama representasi kepentingan publik. Ketika relasi ini terjebak dalam konflik dangkal, yang hilang adalah ruang diskusi yang cerdas dan berbasis substansi.
Lebih jauh, dalam ekosistem informasi Indonesia yang semakin kompleks—di tengah tekanan platform digital, disinformasi, dan fragmentasi audiens—peran media yang kredibel menjadi semakin krusial.
Riset terbaru menunjukkan bahwa industri media Indonesia sedang menghadapi tekanan struktural, mulai dari penurunan trafik akibat intermediasi platform hingga lemahnya posisi tawar terhadap platform teknologi global .
Dalam kondisi seperti ini, menjaga integritas jurnalistik bukan hanya soal etika, tetapi juga soal keberlanjutan sistem informasi publik.
Karena itu, penyelesaian paling elegan dari polemik ini bukanlah saling menyalahkan, melainkan memperbaiki kualitas interaksi antara media dan aktor politik. Partai politik perlu membuka diri terhadap kritik sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sementara media harus terus meningkatkan standar verifikasi dan kedalaman analisisnya.
Tujuan akhirnya sama: memastikan bahwa informasi yang beredar di ruang publik adalah informasi yang akurat, kredibel, dan relevan bagi masyarakat.
Permintaan maaf dari Tempo seharusnya dilihat sebagai titik awal, bukan akhir. Sebuah kesempatan untuk membangun kembali relasi yang lebih sehat—di mana kritik tidak dianggap sebagai serangan, dan pemberitaan tidak direduksi menjadi konflik.
Dalam demokrasi yang matang, ketegangan antara media dan kekuasaan adalah hal yang wajar. Yang membedakan adalah bagaimana ketegangan itu dikelola: apakah menjadi destruktif, atau justru memperkaya kualitas demokrasi itu sendiri.
Penulis: Wahyu Dhyatmika (wartawan Tempo)
Editor: MAM
Dukung kami melalui donasi:
Komentar