PONTIANAK — Ketua Bakumku Kalbar, Asido Jamot Tua Simbolon, mengkritik pernyataan Teddy Indra Wijaya terkait istilah “inflasi pengamat”. Ia menilai narasi tersebut tidak memiliki dasar analitis yang kuat dan berpotensi mengaburkan persoalan yang lebih nyata dalam struktur pemerintahan.
“Asumsi bahwa terjadi ‘inflasi pengamat’ itu tidak punya ukuran yang jelas. Tidak ada indikator, tidak ada metodologi, sehingga sulit diuji secara objektif,” kata Asido
Tidak memiliki dasar konsep yang terukur
Asido menegaskan bahwa istilah tersebut lebih bersifat retoris dibanding analitis. Dalam ilmu kebijakan publik, setiap klaim seharusnya dapat diverifikasi melalui data dan parameter yang jelas.
“Kalau tidak bisa diukur, maka itu bukan kategori analisis. Itu hanya persepsi yang dibungkus istilah,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan istilah semacam itu berisiko menyesatkan publik karena tidak memberikan gambaran kondisi yang sebenarnya.
Terlebih, pernyataan tersebut datang dari pejabat negara yang seharusnya mengedepankan akurasi dan ketepatan data.
Berpotensi melemahkan fungsi kontrol publik
Lebih lanjut, Asido menilai bahwa pelabelan terhadap pengamat sebagai pihak yang “asal bicara” cenderung menyederhanakan persoalan. Ia menegaskan tidak semua pengamat berbicara tanpa dasar.
“Banyak pengamat yang justru menggunakan data dan analisis dalam menyampaikan kritik. Kalau semuanya digeneralisasi, itu berbahaya bagi ruang publik,” katanya.
Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, pengamat memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Jika kritik dilemahkan melalui narasi tertentu, maka kualitas pengawasan publik juga ikut terdampak.
“Asal bicara itu bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam pernyataan pejabat. Jadi tidak bisa diarahkan hanya ke satu pihak,” tegasnya.
Soroti bertambahnya struktur pejabat negara
Di sisi lain, Asido justru menyoroti fenomena yang dinilainya lebih nyata, yakni bertambahnya struktur pemerintahan dalam beberapa waktu terakhir.
Penambahan kementerian, wakil menteri, hingga berbagai badan negara disebutnya sebagai fakta yang dapat diverifikasi.
“Kalau mau bicara ‘inflasi’, justru yang lebih terlihat itu bertambahnya jabatan publik. Itu jelas ada datanya dan berdampak langsung pada anggaran negara,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap penambahan struktur pemerintahan membawa konsekuensi fiskal dan potensi tumpang tindih kewenangan. Tanpa evaluasi yang jelas, kondisi tersebut dapat memicu inefisiensi dalam tata kelola negara.
“Persoalannya bukan pada banyaknya suara di ruang publik, tapi pada bagaimana struktur negara dikelola secara rasional dan akuntabel,” kata Asido.
Reporter: Mzb
Dukung kami melalui donasi:
Komentar