Mempawah – Rencana pembangunan infrastruktur senilai hampir Rp1 triliun yang disampaikan Bupati Mempawah, Dr. Hj. Erlina S.H., M.H., pada tahun 2026 menuai sorotan dari kalangan mahasiswa. Pernyataan tersebut dinilai perlu dikawal secara serius agar tidak berhenti sebagai wacana semata.
Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI Sulsel) Cabang Mempawah, Muslim, menegaskan bahwa masyarakat saat ini tidak lagi membutuhkan janji, melainkan realisasi konkret di lapangan. Ia menilai, besarnya angka anggaran yang disampaikan pemerintah daerah harus sebanding dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, wacana pembangunan dengan nilai besar memang patut diapresiasi, tetapi hanya jika benar-benar diwujudkan. Dalam kondisi saat ini, kepercayaan publik dinilai semakin menurun akibat banyaknya program yang tidak berjalan sesuai rencana.
“Kalau ini benar-benar terealisasi, tentu kita apresiasi. Tapi masyarakat sekarang sudah lelah dengan janji. Yang dibutuhkan itu bukti, bukan sekadar narasi,” ujarnya.
Persoalan Dasar Dinilai Belum Terselesaikan
Muslim juga menyoroti bahwa hingga saat ini masih banyak persoalan mendasar di Kabupaten Mempawah yang belum tertangani secara optimal. Ia menyebutkan sejumlah isu seperti kondisi infrastruktur jalan, kualitas pelayanan publik, hingga persoalan ekonomi masyarakat yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Menurutnya, sebelum berbicara proyek bernilai besar, pemerintah daerah seharusnya memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara maksimal. Ketimpangan antara wacana besar dan realitas lapangan dinilai dapat memperlebar jarak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tuntutan Transparansi dan Pengawalan Kebijakan
Lebih lanjut, IKAMI Sulsel Cabang Mempawah menilai bahwa rencana anggaran hampir Rp1 triliun harus disertai dengan transparansi dan kejelasan program prioritas. Tanpa itu, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Anggaran sebesar itu harus jelas peruntukannya. Harus terbuka kepada publik. Jangan hanya jadi headline besar, tapi realisasinya tidak terlihat,” tegas Muslim.
Mahasiswa juga meminta pemerintah daerah untuk lebih fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, bukan sekadar proyek yang bersifat simbolik.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat, IKAMI Sulsel Cabang Mempawah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah. Mereka menilai pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Kami akan terus mengawal. Kami bukan menolak pembangunan, tapi ingin memastikan pembangunan itu benar-benar dirasakan masyarakat. Sudah saatnya berhenti pada janji, dan mulai menunjukkan bukti,” tutupnya.
(*Red/IM-MZB Berkontreibusi dalam tulisan ini)
