Jakarta – Rencana pemerintah Indonesia mengirim 8000 tentara ke Gaza dalam kerangka Board of Peace menjadi sorotan dalam forum Rilis Survei Nasional dan Diskusi Publik yang digelar oleh Indikator Politik Indonesia (IPI), Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Kamis (2/4/2026).
Dalam forum tersebut, dipaparkan bahwa sikap publik terhadap kebijakan pemerintah menjadi bagian penting dalam mengukur legitimasi Indonesia dalam merespons konflik Amerika–Israel dengan Iran dan dampaknya di kawasan.
Survei menunjukkan bahwa legitimasi publik tidak hanya diukur dari sikap terhadap perang, tetapi juga dari dukungan terhadap kebijakan konkret pemerintah, termasuk keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) Gaza serta rencana pengiriman 8000 tentara Indonesia.
Kebijakan ini dinilai strategis sekaligus sensitif karena menyangkut keterlibatan langsung Indonesia dalam dinamika konflik internasional. Dalam konteks demokrasi, tingkat penerimaan publik menjadi penentu apakah kebijakan tersebut memiliki dasar legitimasi yang kuat atau justru berpotensi menimbulkan resistensi.
Forum diskusi menekankan bahwa tanpa dukungan publik, langkah pemerintah dalam mengirim pasukan ke wilayah konflik dapat dipersepsikan sebagai kebijakan yang tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat.
Selain itu, keputusan bergabung dalam Board of Peace yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan melibatkan Israel, tetapi tidak melibatkan Palestina, juga menjadi perhatian dalam diskursus publik. Kebijakan ini dinilai memiliki implikasi politik luar negeri yang signifikan bagi posisi Indonesia di tingkat global.
Dengan demikian, hasil survei yang dibahas dalam forum ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya soal strategi negara, tetapi juga soal legitimasi publik. Tanpa basis dukungan yang memadai, kebijakan yang diambil berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Diskusi ini memperlihatkan bahwa arah kebijakan Indonesia dalam konflik internasional, termasuk rencana pengiriman pasukan, tidak bisa dilepaskan dari satu hal mendasar: sejauh mana publik benar-benar mendukungnya.
(Dz/Mzb)
