Ternate — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara, Arjun Ongga, meminta Markas Besar (Mabes) Polri untuk segera melakukan evaluasi terhadap Wakil Direktur Intelijen dan Keamanan (Wadir Intelkam) Polda Maluku Utara, AKBP Sigit Adhi Prasetyo. Permintaan tersebut muncul dugaan tindakan intimidasi dan pernyataan yang dinilai merendahkan organisasi GMNI.
Arjun Ongga menyampaikan bahwa sikap dan ucapan AKBP Sigit tidak mencerminkan etika seorang aparat penegak hukum, serta berpotensi mencederai hubungan kelembagaan antara kepolisian dan organisasi kemahasiswaan.
Pernyataan tersebut disampaikan AKBP Sigit kepada Wakil Ketua DPD GMNI Maluku Utara, M. Asrul, dalam rangkaian kronologi dugaan intimidasi. Dalam keterangannya, AKBP Sigit disebut melontarkan pernyataan bahwa GMNI “tidak jelas dan tidak punya kontribusi, seperti anggota DPRD saja.” Pernyataan ini dinilai sangat tidak pantas dan melukai kehormatan organisasi.
“Kami menilai ucapan tersebut bukan hanya bentuk pelecehan terhadap GMNI, tetapi juga mencerminkan sikap yang tidak profesional dari seorang pejabat publik. Oleh karena itu, kami meminta Mabes Polri untuk turun tangan melakukan evaluasi,” tegas Arjun.
BACA JUGA: DPP GMNI Kecam Pernyataan Wadir Intelkam Polda Maluku Utara
Kronologi kejadian bermula ketika Wakil Ketua DPD GMNI Maluku Utara, atas arahan Ketua DPD, mengirimkan undangan dialog melalui pesan WhatsApp kepada pihak terkait. Dialog tersebut direncanakan untuk membahas serta mengungkap kasus teror oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.
Namun, alih-alih mendapatkan respons yang konstruktif, pihak GMNI justru menerima tanggapan yang dinilai bernada intimidatif dan merendahkan. Hal ini kemudian memicu reaksi keras dari internal GMNI Maluku Utara.
Arjun Ongga menegaskan bahwa GMNI sebagai organisasi kader ideologis memiliki peran penting dalam mengawal isu-isu sosial dan demokrasi di daerah. Ia juga menekankan bahwa kritik dan dialog merupakan bagian dari proses demokrasi yang seharusnya dihargai, bukan justru direspons dengan sikap yang tidak pantas.
“Kami tetap membuka ruang dialog dan berharap institusi Polri dapat bersikap profesional serta menghormati organisasi kemahasiswaan sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah,” tutupnya.
(*Red/Asr berkontribusi dalam tulisan ini)
