Pontianak — Pojok Diskusi Kalimantan Barat menggelar dialog publik dengan mengusung tema “Postur APBD Kalimantan Barat: Mendorong Pemerintah Memperjuangkan Peningkatan Dukungan Fiskal dari Pemerintah Pusat demi Pembangunan Kalimantan Barat.” Kegiatan ini menjadi ruang bertukar gagasan antara akademisi, pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat dalam membahas tantangan serta peluang pembangunan di Kalimantan Barat.
Tantangan Postur APBD Kalimantan Barat dalam Mendukung Pembangunan
Dalam dialog tersebut, para peserta menilai bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai keterbatasan untuk mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor. Dengan luas wilayah yang besar, banyaknya daerah perbatasan, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kalimantan Barat membutuhkan dukungan fiskal yang lebih kuat dari pemerintah pusat.
Ketua Umum Pojok Diskusi Kalbar, Markori, S.M., menyampaikan bahwa dialog publik ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap arah pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan dukungan fiskal dari pemerintah pusat sangat penting agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata.
“Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam, posisi strategis sebagai daerah perbatasan, serta peluang besar dalam pengembangan ekonomi regional. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memperjuangkan peningkatan dukungan fiskal dari pemerintah pusat agar pembangunan dapat dipercepat dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.
Dorongan Sinergi dan Penguatan Dukungan Fiskal
Para narasumber juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam menyusun strategi pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Selain memperjuangkan peningkatan dana transfer ke daerah, pemerintah daerah juga didorong untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas belanja daerah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Melalui dialog publik ini, Pojok Diskusi Kalbar berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada percepatan pembangunan, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang menghasilkan komitmen bersama untuk terus mengawal kebijakan pembangunan daerah secara konstruktif. Pojok Diskusi Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang dialog publik yang independen, edukatif, dan partisipatif dalam mendukung kemajuan Kalimantan Barat.
*Red/Rilis
Dukung kami melalui donasi:
