PONTIANAK – Koordinator Wilayah XIV GMKI Kalbar, Steper Vijaye, menilai pergantian Kapolri menjadi momentum penting bagi institusi kepolisian untuk memperkuat penegakan hukum, pelayanan kepada masyarakat serta kepercayaan publik.
Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri setelah menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan. Suyudi sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Pergantian Kapolri ini tentu menjadi momentum bagi Polri untuk terus melakukan pembenahan. Kami berharap kepemimpinan yang baru mampu memperkuat penegakan hukum, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” ungkap Koordinator Wilayah XIV GMKI Kalbar, Steper Vijaye.
Menurut Steper, perhatian terhadap kepolisian tidak hanya berada pada tingkat nasional. Kebijakan dan arah kepemimpinan Kapolri juga akan berpengaruh terhadap jajaran kepolisian di daerah, termasuk Polda Kalimantan Barat.
Karena itu, GMKI Kalbar berharap kepemimpinan baru Polri tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sipil, organisasi mahasiswa dan kelompok kepemudaan.
“Polri harus semakin dekat dengan masyarakat. Kritik dan masukan dari masyarakat harus dilihat sebagai bagian dari kontrol publik agar kepolisian semakin profesional dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,” jelasnya.
Steper mengatakan, sejumlah persoalan penegakan hukum di daerah juga membutuhkan perhatian. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan pelayanan kepolisian yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Di Kalbar, persoalan seperti aktivitas pertambangan ilegal, kejahatan lingkungan, narkotika dan berbagai persoalan hukum lainnya membutuhkan penanganan yang konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap persoalan-persoalan hukum di Kalbar juga menjadi perhatian. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan dan tidak tebang pilih, sehingga masyarakat mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum,” harap Steper.
Selain penegakan hukum, GMKI Kalbar juga mendorong agar pendekatan kepolisian terhadap masyarakat semakin mengedepankan komunikasi dan pencegahan.
Menurut Steper, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi mitra kritis bagi kepolisian dalam mengawal berbagai persoalan publik.
Bagi GMKI Kalbar, pelaksanaan agenda tersebut nantinya akan dilihat dari implementasinya di lapangan, termasuk bagaimana jajaran kepolisian memberikan pelayanan dan menangani persoalan hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Steper berharap kepemimpinan baru Polri dapat memperkuat hubungan institusi kepolisian dengan masyarakat serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi kinerja kepolisian.
“Harapan kami sederhana, Polri semakin profesional, semakin humanis dan semakin dipercaya masyarakat. Pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum untuk menghadirkan pelayanan dan penegakan hukum yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(*Red/Rilis)
Dukung kami melalui donasi:
