Kita telah mengenal sosok Andi Azwan, salah satu pembela Joko Widodo yang dikenal konsisten dan vokal di ruang publik. Namun, dalam persidangan dr. Tifa baru-baru ini, muncul informasi yang memantik pertanyaan mengenai namanya. Disebutkan bahwa dalam KTP, namanya hanya tertulis Azwan, tanpa awalan “Andi”.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan: mengapa selama ini ia memperkenalkan diri kepada publik sebagai Andi Azwan? Dalam masyarakat Bugis-Makassar, sebutan Andi kerap diasosiasikan dengan garis keturunan bangsawan. Beredar pula kabar bahwa ia pernah mengaku sebagai keturunan bangsawan asal Bone, tepatnya Kajuara, serta memiliki hubungan kekerabatan dengan Jenderal M. Jusuf, mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI pada era Soeharto. Klaim-klaim tersebut tentu perlu diverifikasi melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menariknya, sosok yang disebut-sebut memiliki hubungan kekerabatan dengannya, Jenderal M. Jusuf, justru dikenal tidak menggunakan gelar Andi dalam identitas publiknya. Sikap tersebut kerap dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap simbolisme feodal yang tidak sejalan dengan pandangan hidupnya. Jika perbedaan sikap terhadap gelar dan identitas ini benar-benar mencerminkan perbedaan nilai, keduanya dapat menjadi pintu masuk untuk membahas bagaimana seseorang memaknai identitas sosial dan warisan genealogisnya.
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer, penggunaan gelar atau sebutan di depan nama memiliki dimensi sosial yang menarik. Gelar seperti Mas, Tengku, Pangeran, Sultan, Lalu, dan Andi memiliki sejarah, konteks budaya, serta makna yang berbeda-beda. Penggunaannya tidak selalu mencerminkan status sosial atau garis keturunan yang dapat diverifikasi. Karena itu, klaim mengenai asal-usul keluarga semestinya dibedakan dari identitas yang sekadar digunakan dalam pergaulan sehari-hari.
Di kampung saya, misalnya, ada seseorang yang tidak dikenal memiliki garis keturunan arung atau bangsawan, tetapi memberikan nama kepada anak-anaknya dengan sebutan yang mengesankan adanya darah bangsawan. Sebagian warga mencibir, sementara yang lain bersikap biasa saja. Barangkali bagi mereka, persoalan tersebut tidak terlalu penting. Dalam kehidupan sosial, status ekonomi dan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidup sering kali dianggap lebih menentukan daripada gelar keturunan.
Sebagai seseorang yang, mau tidak mau, memiliki nama dengan awalan Andi, saya terkadang merasa masygul ketika mendengar perdebatan mengenai gelar tersebut. Namun, saya berusaha memandangnya sebagai bahan introspeksi: bahwa identitas yang melekat pada seseorang tidak dengan sendirinya menentukan kualitas, integritas, ataupun nilai moralnya.
Lantas, mengapa persoalan ini perlu dibahas?
Perhatian terhadap Andi Azwan tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai pendukung Joko Widodo yang dikenal vokal dan militan. Pada saat yang sama, sejumlah klaim mengenai identitas, asal-usul, dan hubungan kekerabatannya menjadi bahan perbincangan publik. Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata siapa dirinya, melainkan juga bagaimana identitas dibangun, dipertahankan, dan dipersepsikan oleh masyarakat.
Untuk memahami fenomena tersebut, kita dapat menggunakan beberapa perspektif psikologi sosial dan sosiologi. Teori-teori ini bukan alat untuk mendiagnosis seseorang dari kejauhan, melainkan kerangka analitis untuk memahami kemungkinan motif di balik konstruksi identitas.
Pertama, teori dramaturgi Erving Goffman.
Dalam teori dramaturgi, Goffman menggambarkan kehidupan sosial sebagai panggung tempat individu menampilkan dirinya melalui peran-peran tertentu. Setiap orang dapat menyesuaikan penampilan, bahasa, dan perilakunya berdasarkan situasi serta audiens yang dihadapinya.
Dalam konteks ini, identitas yang ditampilkan seseorang kepada publik dapat menjadi bagian dari pengelolaan kesan (impression management). Sebutan, gelar, latar belakang pendidikan, dan asal-usul keluarga dapat berfungsi sebagai simbol yang membentuk persepsi orang lain.
Apabila terdapat bukti bahwa seseorang sengaja menyampaikan informasi identitas yang tidak sesuai dengan kenyataan demi memperoleh keuntungan sosial atau politik, perilaku tersebut dapat dianalisis melalui konsep pengelolaan kesan. Namun, penggunaan nama atau gelar tertentu saja tidak cukup untuk membuktikan adanya penipuan identitas.
Perspektif ini juga relevan untuk memahami fenomena penggunaan gelar akademik, pencantuman riwayat pendidikan, atau representasi latar belakang sosial yang tidak sesuai dengan fakta. Persoalan utamanya bukan sekadar bagaimana seseorang tampil di hadapan publik, melainkan apakah representasi tersebut memiliki dasar faktual.
Kedua, teori identitas sosial Henri Tajfel dan John Turner.
Teori identitas sosial menjelaskan bahwa sebagian konsep diri seseorang terbentuk melalui keanggotaannya dalam kelompok sosial. Identitas kelompok dapat memengaruhi rasa memiliki, harga diri, serta cara seseorang menempatkan dirinya di tengah masyarakat.
Dalam situasi tertentu, seseorang mungkin berusaha mengidentifikasi diri dengan kelompok yang dianggap memiliki prestise, pengaruh, atau penerimaan sosial yang tinggi. Pengakuan sebagai bagian dari kelompok tertentu dapat menjadi sumber legitimasi dan memperkuat posisi sosialnya.
Dalam konteks identitas genealogis, misalnya, klaim mengenai hubungan dengan keluarga bangsawan dapat memberikan makna sosial tertentu apabila lingkungan sekitarnya masih menempatkan garis keturunan sebagai simbol kehormatan.
Akan tetapi, penerapan teori ini terhadap Andi Azwan maupun tokoh politik lainnya harus didasarkan pada bukti yang relevan. Tidak tepat menyimpulkan bahwa seseorang memalsukan identitas hanya karena memiliki afiliasi politik tertentu atau menggunakan nama yang diasosiasikan dengan kelompok sosial tertentu.
Ketiga, teori pembelajaran sosial Albert Bandura.
Bandura menjelaskan bahwa manusia dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan terhadap orang lain, termasuk dengan memperhatikan konsekuensi yang diterima oleh orang yang diamatinya. Proses ini dikenal sebagai pembelajaran melalui observasi.
Dalam kaitannya dengan konstruksi identitas, seseorang mungkin mengadopsi pola perilaku yang dianggap menguntungkan setelah melihat orang lain memperoleh pengakuan, status, atau keuntungan melalui cara tertentu.
Jika suatu lingkungan sosial memberikan penghargaan terhadap penampilan simbolis, sementara ketidaksesuaian antara identitas yang ditampilkan dan kenyataan tidak menimbulkan konsekuensi berarti, perilaku tersebut berpotensi dipelajari dan diulang.
Namun, teori pembelajaran sosial tidak berarti bahwa seseorang yang berada dalam lingkungan tertentu otomatis akan meniru perilaku yang dianggap menyimpang. Penerapannya membutuhkan bukti mengenai proses belajar, penguatan perilaku, serta konteks sosial yang melingkupinya.
Keempat, teori kesenjangan diri (self-discrepancy theory) dari E. Tory Higgins.
Higgins menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara beberapa representasi diri seseorang, terutama diri aktual (actual self), diri ideal (ideal self), dan diri yang seharusnya (ought self).
Diri aktual merujuk pada bagaimana seseorang memandang dirinya saat ini. Diri ideal menggambarkan sosok yang ingin diwujudkannya, sedangkan diri yang seharusnya berkaitan dengan atribut yang dirasakannya perlu dimiliki berdasarkan tuntutan atau harapan tertentu.
Kesenjangan di antara representasi diri tersebut dapat berkaitan dengan pengalaman emosional, seperti kekecewaan, kecemasan, atau perasaan tidak memadai. Dalam situasi tertentu, seseorang mungkin berusaha menampilkan citra yang lebih mendekati sosok idealnya.
Kerangka ini dapat digunakan untuk membahas kemungkinan hubungan antara kebutuhan akan pengakuan dan pembentukan citra diri. Namun, kesenjangan diri tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemalsuan identitas, apalagi gangguan kepribadian atau megalomania. Kesimpulan mengenai kondisi psikologis seseorang membutuhkan asesmen profesional, bukan sekadar penafsiran atas perilaku publik.
Keempat perspektif tersebut memberikan sejumlah kemungkinan untuk memahami bagaimana identitas sosial dibentuk dan dipertunjukkan. Meski demikian, teori bukanlah bukti. Penggunaannya harus tetap dibatasi oleh data yang tersedia dan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menetapkan motif atau kondisi psikologis seseorang tanpa dasar yang memadai.
Andi Azwan menjadi menarik untuk dibahas karena kiprahnya sebagai pendukung Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka yang vokal di ruang publik. Di sisi lain, Joko Widodo dan Gibran juga pernah menjadi subjek polemik publik terkait persoalan dokumen dan keabsahan sejumlah klaim. Akan tetapi, setiap tuduhan harus dinilai berdasarkan bukti dan proses verifikasi masing-masing. Kesamaan dalam ruang politik tidak membuktikan adanya kesamaan perilaku ataupun motif.
Jika hendak menghubungkan fenomena-fenomena tersebut, titik analisis yang lebih mendasar adalah persoalan autentisitas: sejauh mana identitas yang ditampilkan di ruang publik sesuai dengan fakta yang dapat diverifikasi? Pertanyaan ini relevan bukan hanya bagi individu, melainkan juga bagi kehidupan demokrasi yang membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.
Masyarakat sebagai penonton sekaligus peserta dalam kehidupan demokrasi tentu berhak menunggu kejelasan atas berbagai polemik yang berkembang. Namun, penilaian yang adil menuntut kita untuk membedakan antara fakta, dugaan, opini, dan interpretasi teoretis.
Pada akhirnya, kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa keras seseorang membangun citra, seberapa kuat ia membela tokoh tertentu, atau seberapa meyakinkan ia menampilkan identitasnya. Kebenaran harus diuji melalui bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana pepatah Belanda yang kerap dikutip mendiang Prof. J. E. Sahetapy, kebenaran pada akhirnya akan mengalahkan kebohongan, betapapun cepat kebohongan itu menyebar.
Penulis: Alfiansyah Zaini Lubis
Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang (UNPAM)
Editor: Herwani Asfariadi
Dukung kami melalui donasi:
